Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah memastikan ketersediaan pangan menyongsong Natal dan Tahun Baru 2023 benar-benar aman dan tercukupi.
“Bahan pokok mulai beras, jagung, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam harus dipastikan dapat diakses masyarakat dengan harga wajar,” tutur Anggia kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12/2022).
Langkah-langkah dan tindakan cepat pemerintah memastikan kesiapan bahan pangan ini penting, mengingat belum lama ini di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sebanyak 500 ton beras di gudang Bulog dilaporkan hilang.
“Tindakan abai, ceroboh, dan kurang waspada seperti demikian semestinya tidak boleh lagi terjadi di manapun, di instansi apapun. Apalagi yang hilang adalah bahan pangan sebagai hajat hidup mendasar semua orang,” katanya.
Baca juga: Dibayang-bayangi Resesi, Industri Ride Hailing Masih Prospektif Tahun Depan
Selain itu, Anggia menilai kebijakan pangan sepanjang 2022 masih perlu perbaikan serius agar di 2023 nanti kebijakannya lebih terarah, lebih tepat sasaran, dan berdampak serta bermanfaat lebih luas untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional.
Secara nasional, anggaran ketahanan pangan pada 2022 memang naik sebesar Rp 94,1 Triliun dibanding 2021 yang hanya Rp 85,9 Triliun. Naik 9,5 persen.
Namun porsi terbesar masih ada di Kementerian PUPR. Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru mengalami penurunan. Anggaran Kementan pada 2022 sebesar Rp 14 Triliun, turun dibanding 2021 yang mencapai Rp 21 Triliun dan 2020 Rp 15 Triliun.
Sementara KKP pada 2016 pernah mencapai 10,6 Triliun dan turun terus hingga Rp 6,1 Triliun pada 2022. Alokasi ini bahkan tidak sampai satu persen dari total APBN, padahal KKP menjadi salah satu ujung tombak ketahanan pangan di sektor perikanan dan laut yang luasannya jauh lebih besar dari daratan nasional.
"Dukungan anggaran yang belum berimbang dan terus melemah di sektor intinya menunjukkan skala prioritas pemerintah butuh dievaluasi jika ingin serius memperkuat pangan nasional," ucapnya.
Alih-alih swasembada pangan, terutama beras sebagai bahan pangan pokok, data impor beras pemerintah tiap tahunnya sangat mengiris hati petani lokal.
Pada 2019, kita impor 444,50 ribu ton, 2020 menjadi 356,28 ribu ton, 2021 naik 407,74 ribu ton, dan hingga Oktober 2022 sudah 301 ribu ton. Per Desember 2022 ini sudah dipastikan kita akan impor lagi 500 ribu ton hingga Pebruari 2023 nanti.
Atas nama pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stabilisasi harga, impor terus menjadi pilihan kebijakan pangan. Padahal, jauh lebih penting dalam pengarusutamaan kebijakan pangan adalah keberpihakan pada petani lokal.
CBP dan harga terjangkau itu penting, tapi setiap isu impor mencuat, mental petani kita pasti jatuh, dan ini jauh lebih berbahaya karena sangat berpengaruh pada produktivitas petani.