Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut Pemerintah perlu menghentikan impor beras pada akhir Februari 2023.

Menurut dia, berapapun impor beras yang nantinya bisa direalisasi dari rencana 500 ribu ton, harus dihentikan di akhir Februari.

"Berapapun yang bisa direalisasikan dari rencana 500 ribu ton, harus dihentikan. Akhir Februari aktivitas impor harus dihentikan," kata Khudori ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (15/1/2023).

Ia berujar hal itu perlu dilakukan agar tidak berdampak buruk pada petani domestik. "Perlu dihentikan agar tidak menekan harga gabah/beras domestik saat panen raya," katanya.

Ia mengatakan setidaknya 200 ribu ton beras impor dari target 500 ribu yang digadang-gadang bisa masuk ke gudang, ternyata jauh dari memadai.

"Karena berbagai kendala, impor 200 ribu ton yang mestinya bisa masuk akhir Desember itu ternyata belum terealisasi seluruhnya," kata Khudori.

Hal itu yang membuat cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini rendah.

"Sementara kita tahu, Januari 2023 ini masih paceklik. Bulog mustahil melakukan penyerapan gabah/beras dari produksi domestik." ujarnya.

Mengacu pada proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Khudori menyebut panen raya sebenarnya terjadi mulai Februari.

Baca juga: Bulog Sebut 300 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam Bakal Masuk pada Februari 2023

Idealnya, ketika panen raya terjadi, proses impor perlu dihentikan. Namun, ia menganggap hal itu sulit dilakukan karena cadangan beras Bulog yang sudah tipis.

"Tapi, kita semua tahu saat ini cadangan beras di gudang Bulog amat tipis. Hanya sekitar 300 ribu ton," ujar Khudori.

Khudori mengatakan fokus Bulog saat ini melakukan penyaluran beras ke pasar. Penyaluran itu dilakukan melalui operasi pasar agar harga di pasar terkendali.

Ia menduga bulan ini Bulog masih memerlukan beras antara 150 ribu hingga 200 ribu ton untuk operasi pasar.

Baca juga: Protes Impor Beras Jelang Panen Raya, Petani Cilacap Mengadu ke Ketua KPK