TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyoroti Provinsi Aceh masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal investasi.

Hal itu dikatakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam webinar The Most Prestigious Economic Forum in Aceh, Rabu (25/1/2023).

Menurut Bahlil, postur investasi di Aceh tidak jauh berbeda dengan Papua dengan kekhususannya.

“Ini jujur ini, saya tidak mau ngomong di depan orang tua saya ini hanya membuat pemanis tapi yang datang itu adalah memang investasi yang dari Korea, Jepang, Eropa, Amerika, China, Hongkong, mereka yang agresif,” ungkap Bahlil.

Baca juga: Peningkatan Investasi Jadi Kunci Agar Target Pemerintah Soal Energi Terbarukan Bisa Tercapai

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini menilai kondisi ini tidak sejalan dengan prospek RI dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Bahlil mengatakan akan berupaya mendorong negara-negara kawasan Timur Tengah agar menanamkan modal di Aceh.

"Pemerintah telah membahas investasi yang berasal dari Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab terkait Kawasan Industri KEK Arun, untuk membangun kawasan pariwisata halal tetapi investasi tersebut secara tiba-tiba memberikan pertimbangan," urainya.

Menteri Investasi memandang hal ini menjadi pekerjaan bersama terutama mendongkrak masuknya investasi di Provinsi Aceh yang nilainya turun menjadi Rp6,2 triliun di 2022.

Bahlil juga akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari formulasi baru agar kawasan Timur Tengah tersebut seperti, Qatar dan Uni Emirat Arab berminat untuk investasi di Aceh.

Kementerian Investasi, lanjut Bahlil, berencana mengaktifkan pabrik pupuk yang ada di Aceh kepada Menteri BUMN setelah sebelumnya terhambat oleh persoalan izin gas.

“Kemarin alasannya gas, tapi gasnya sekarang sudah diberikan izin oleh bapak Menteri ESDM untuk mengambil gas dari luar dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Artinya dalam rangka kebutuhan pabrik pupuk itu tetap dilakukan,” ujar Bahlil.

Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi Provinsi Aceh menempati peringkat ke-27 dari 34 provinsi.

Angka tersebut justru menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp10,9 triliun.

Sedangkan, untuk lima besar sektor penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Aceh tercatat listrik, gas, dan air sebesar 360,2 juta dolar AS, hotel dan restoran 72,7 juta dolar AS, transportasi, gudang dan telekomunikasi 63,6 juta dolar AS, tanaman pangan dan perkebunan 62,4 juta dolar AS, dan pertambangan 7,8 juta dolar AS.

Dukungan Perbankan

Bank Syariah Indonesia (BSI) optimis kinerja perbankan syariah berada diatas rata-rata pertumbuhan industri secara nasional pada 2023.

Direktur Utama BSI Hery Gunadi memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan melalui bank syariah akan berkisar 7 persen - 7,5 persen atau lebih tinggi dari perbankan nasional yang sebesar 5 persen - 5,5 persen.

Menurutnya, Dana pihak ketiga (DPK) bank syariah juga akan meningkat di 2023 sebesar 11 persen - 12 persen

“Sektor perbankan meskipun kita dalam kondisi pemulihan saat ini tapi di tahun 2023 terutama pertumbuhan bisnis perbankan syariah diperkirakan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan secara nasional,” ujar Hery.

Dia mengatakan, optimisme pertumbuhan yang baik ini diharapkan akan didorong oleh pembiayaan di sektor industri halal salah satunya di Aceh.

Industri halal yang dimaksud meliputi perdagangan eceran, perdagangan besar, makanan dan minuman, termasuk juga perdagangan hasil pertanian, perkebunan, bahan pangan, dan peternakan.

Baca juga: Jokowi Targetkan Investasi Tahun Ini Rp1.400 Triliun, Bahlil: Jujur, Tahun Ini Berat Bagi Indonesia

Dengan diberlakukannya Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, Aceh berkomitmen dalam menegakkan dan mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah secara universal integral.

“Kita diharapkan dapat memaksimalkan peran memberikan pembiayaan terhadap beberapa sektor ekonomi potensial di industri halal,” ungkapnya.

Hery mengatakan BSI sudah menyalurkan pembiayaan di Provinsi Aceh sekitar lebih dari Rp17 triliun.

Disamping itu aset BSI di Provinsi Aceh sekitar Rp18 triliun dan DPK yang berhasil di jaring sekitar Rp16 triliun. (Tribun Network/Reynas Abdila)