Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya yang mengusulkan penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan memperpanjang masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.  

Hal itu disampaikan Bahlil soal tudingan kepada Jokowi yang menggerakkan wacana jabatan presiden tiga periode. 

"Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya dan saya sudah ngomong berkali-kali," kata Bahlil usai acara Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). 

Menteri ESDM itu menegaskan, Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan ingin menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.  

Bahkan, lanjut Bahlil, Jokowi juga tidak pernah memerintahkan ketua umum parpol lain untuk mendukung wacana presiden tiga periode.  

"Itu ide itu tidak pernah Presiden. Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun," ujarnya. 

Lebih lanjut, usulan itu dia ungkapkan saat menjadi penanggap survei yang diselenggarakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. 

Pada waktu itu mengemuka bahwa dampak pandemi covid-19 belum usai dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. 

Bahlil juga mengaku sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha, dan dibuat skema dan muncul opsi penundaan pilpres. 

"Jadi, rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya, menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudun Muhtadi (Direktur Indikator Politik Indonesia)," ujar Bahlil.  

Bahlil pun menyentil pihak yang masih menuding Jokowi menggerakkan wacana tiga periode. Dia meminta agar berbicara sesuai fakta. 

"Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pilpres," ucapnya.  

"Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya. Tolong. Jadi enggak benar itu," tandas Bahlil. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyinggung soal sosok yang telah dipecat partai dan memiliki ambisi kekuasaan hingga tiga periode. 

Namun, Hasto tak mengatakan detail soal sosok tersebut.  

Hal itu disampaikan Hasto dalam keterangan video yang diterima wartawan, pada Kamis (26/12/2024).  

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto.