News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mandatory Biodiesel Bakal Sedot Banyak CPO, Produksi Minyak Goreng Berpotensi Terganggu

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ekonom Faisal Basri. Pemerintah kini sedang menggalakkan program pencampuran 35 persen biodiesel dengan 65 persen bahan bakar minyak jenis Solar, atau disebut B35.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kini sedang menggalakkan program pencampuran 35 persen biodiesel dengan 65 persen bahan bakar minyak jenis Solar, atau disebut B35.

Untuk saat ini, di Indonesia bahan baku biodiesel berasal dari Minyak Sawit (crude palm oil/CPO).

Ekonom Senior Faisal Basri memprediksi, produksi CPO di 2023 bakal lebih dominan 'disedot' para produsen biodiesel.

Ditambah lagi, Pemerintah menerapkan kebijakan 2 harga CPO.

Baca juga: Minyak Goreng Murah Kembali Langka, PKS Nilai Pemerintah Tak Bisa Atasi Akar Masalah

Dengan demikian, pasokan CPO untuk produsen minyak goreng berpotensi terganggu.

"Yang masalah pemerintah secara sembrono itu menetapkan 2 harga CPO ini jadi masalah. Harga CPO untuk biodiesel lebih tinggi. Artinya kalau CPO dijual ke biodiesel harganya lebih tinggi," ucap Faisal Basri dalam diskusi daring, Sabtu (4/2/2023).

"Kalau saya punya CPO saya dapat harga lebih baik di biodiesel ya saya akan ke biodiesel. Otomatis. Dan hak semua orang untuk menjual dengan harga yang lebih baik," sambungnya.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) produksi CPO di 2022 tercatat sebesar 46,7 juta ton.

Diantaranya, digunakan untuk keperluan industri pangan sebesar 9,9 juta ton, dan untuk biodiesel sebesar 8,8 juta ton.

"Dengan adanya mandatory B35, peningkatan konsumsi solar dan penjualan mobil meningkat, maka penyedot CPO terbesar itu adalah biodiesel. Karena dikasih insentif dan mandatory. Sementara minyak goreng nggak ada mandatory," papar Faisal.

"Jadi akar masalahnya kebijakan Pemerintah sendiri. Saya rasa di dunia tidak ada yang menerapkan kebijakan yang ugal-ugalan," pungkasnya.

Namun, seperti diberitakan sebelumnya, keputusan pemerintah menjalankan program biodiesel B35 pada Februari 2023 dipastikan tidak akan berdampak pemenuhuan kebutuhan ekspor dan minyak goreng.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal tersebut tidak akan menggerus kuota ekspor sawit dan turunannya.

Sebab produksi sawit di Indonesia lebih dari cukup untuk kebutuhan B35 maupun aktivitas ekspor para pelaku industri sawit.

"Jadi kondisi masih aman," kata Eddy seperti dilansir Kontan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini