News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Anggota Komisi X DPR RI Dorong OJK, KPK dan Polri Kerjasama dalam Pengawasan Bidang Investasi

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Taufik Damhuri (tengah), perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertema: Peluang dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023, di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbankan Indonesia sudah melewati berbagai krisis keuangan global sebelumnya, mulai dari krisis subprime mortgage, kolapsnya Lehman Brothers, krisis finansial global, hingga pandemi Covid-19.

Dan terbukti, perbankan Tanah Air mampu bertahan.

Namun demikian, kokohnya kekuatan perbankan tanah air akan menghadapi ujian paling berat tahun ini, mulai dari kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, kenaikan inflasi yang mengalahkan bunga deposito, risiko kredit macet, hingga dihapuskannya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada bidang kesehatan namun juga bidang ekonomi karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Dari pandemi Covid-19, Indonesia bisa belajar mencari sumber pendanaan, salah satunya untuk kebijakan fiskal dan dari pandemi ada hikmah positif, sistem keuangan bertransformasi ke digital.

"Kita semua dipaksa oleh keadaan. Dari konsumerisme hingga produksi secara digital," ucap Kamrussamad saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Peluang dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023 di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Lebih jauh dia mengungkapkan, sistem pengawasan investasi terus didorong parlemen sebab pinjaman online (pinjol) masih banyak menjerat masyarakat.

"Kami terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus melakukan pengawasan khususnya di bidang investasi, perbankan dan lainnya dengan bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)," ujar Kamrussamad.

"Akhir 2022 lalu, kami juga melakukan penguatnya kelembagaan perbankan, sehingga mereka bisa menopang sistem keuangan di Indonesia," imbuhnya.

Anggota Komisi DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Satarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa terhindarkan.

Penggunaan gadget tak melulu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.

"Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya," jelasnya.

Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan semua pihak dan tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.

Baca juga: Jokowi Yakin Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Tak Pengaruhi Investasi di Indonesia

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini