Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menyebut Pemerintah belum mampu menjalankan tugasnya secara baik terkait harga komoditas pangan.
Hal itu disebabkan oleh harga komoditas pangan yang tercatat mengalami kenaikan selama beberapa pekan terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan, tim ekonomi atau tim pangan yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Baca juga: Antisipasi Harga Pangan Naik Jelang Ramadan, Mak Ganjar Tanam Ratusan Pohon Cabai di Pasar Minggu
"Antara lain Kementerian Perdagangan, Kementrian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Ada juga yang lainnya, yaitu Bulog, ID Food, dan sebagainya," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (23/2/2023).
Reynaldi mencatat beberapa kenaikan harga komoditas dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengatakan hal tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Ada cabai rawit merah yang saat ini harganya Rp 60 ribu per kilogram dan cabai merah TW dibanderol Rp 65 ribu per kilogram.
"Kenaikan tersebut terjadi usai Natal dan Tahun Baru (Nataru), lebih tepatnya setelah tahun baru," katanya.
Harga cabai rawit merah tadinya sebesar Rp 50 ribu per kilogram. Sedangkan cabai merah TW sebelumnya Rp 55 ribu per kilogram. Semua itu naik setelah tahun baru 2023.
Lalu, komoditas bawang turut mengalami kenaikan harga. Bawang merah kini dibanderol Rp 45 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 38 ribu per kilogram.
Minyak goreng curah merek Minyakita yang belakangan ini ramai diperbincangkan juga masih dibanderol di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu, yaitu Rp 15 ribu per liter.
"Daging, telur, ayam, gula pasir, dan garam juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi di beberapa pekan terakhir ini," ujar Reynaldi.
Baca juga: Cegah Stunting, Ibu Hamil Disarankan Perbanyak Konsumsi Pangan Hewani
Reynaldi mengatakan tingginya harga biasanya baru terjadi 15 hari sebelum bulan Ramadan masuk.
"Tetapi, ini masih jauh dari 15 hari tersebut, beberapa bahan pokok sudah mulai cukup tinggi harganya," katanya.
Ia lalu berujar bagaimana tim yang diperintah oleh Jokowi untuk menjaga stabilitas pangan di saat krisis terjadi seharusnya bisa menyelesaikan masalah tingginya harga komoditas ini.
"Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu kita dihadapkan dengan beberapa persoalan. Kegaduhan Minyakita yang menimbulkan inflasi, lalu kegaduhan beras yang juga menimbulkan inflasi. Sekarang, kita harus berhadapan dengan beberapa komoditas yang tercatat cukup tinggi kenaikannya," ujar Reynaldi.
Baca juga: Ketua Garpu Jabar Bertemu Mentan dan Ketahanan Pangan Malaysia, Bicarakan Pengelolaan UMKM
Ia pun meminta Pemerintah menyiapkan strategi dan eksekusi di lapangan sehingga persoalan pangan ini bisa teratasi.
"Hal yang paling penting dilakukan adalah memperkuat pendataan. BPS bersama dengan pihak yang diberikan kewenangan dapat melakukan pendataan. Berapa produksi kita? Berapa asumsi permintaan kita?" Kata Reynaldi.
Kemudian, dikatakan Reynaldi, perlu ada desain pangan yang dilakukan secara disiplin dan baik.
Tak hanya itu, petaninya juga perlu diadvokasi dan serapannya juga dipikirkan, termasuk perbaikan pada proses distribusi.
"Beberapa hal tersebut dapat menjaga agar harga pangan di bulan Ramadan nanti tidak melambung tinggi," ujar Reynaldi.