Terkait pemberian natura dan/atau kenikmatan yang telah menjadi objek pajak, pertama penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan pencatatan pos-pos biaya, terutama pos-pos yang mengandung pemberian manfaat kepada karyawan.

Kedua, perlunya dimaksimalkan pasal 44 PP 55, misalnya menyediakan makanan kepada karyawan sebagai pengganti kenikmatan.

Ketiga, yang cukup klasik adalah terkait rekonsilisasi yakni perlu dilakukan ekualisasi antara objek yang ada di PPh pasal 21 dibandingkan dengan biaya-biaya yang ada di SPT Badan. Dan keempat, maksimalisasi pemberian dalam bentuk cash.

Selain natura dan/atau kenikmatan, Rizal Awab juga menyampaikan bahwa topik hangat lainnya dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 adalah mengenai instrumen pencegahan penghindaran pajak.

“PP Nomor 55 Tahun 2022 ini memberikan hak kepada Menteri untuk menentukan atau menerbitkan ketentuan terkait beberapa hal spesifik.

Di antaranya pengaturan mengenai Controlled Foreign Company (CFC), pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing, penanganan skema Special Purpose Company, pembatasan biaya pinjaman, dan penanganan hybrid mismatch arrangemen,” papar Rizal.

Rizal berharap para wajib pajak harus selalu update dan mengikuti aturan pelaksana terkait perpajakan. Mengingat, pada tahun 2023 ini akan banyak PMK yang terbit.