Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meminta agar polemik impor KRL bekas yang belakangan ramai dibicarakan tak terulang lagi.

Dia meminta ada perencanaan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, serta dibuat sejak jauh-jauh hari oleh PT Kereta Commuter Indonesia, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Impor KRL yang menjadi catatan kami adalah perencanaan dari KCI terhadap pengadaan gerbong. Kami minta ke depannya ini tidak boleh terulang lagi," kata Agus di Kemenko Marves, Senin (6/3/2023).

"Perencanaan harus betul-betul baik. Terstruktur, tersistematis, jangka menengah, dan panjang sehingga kami dari Kemenperin sebagai pembina industrinya, kami bisa siapkan," ujarnya melanjutkan.

Pihaknya akan mencari tahu berapa banyak armada KRL bekas yang sebenarnya dibutuhkan melalui audit.

"Nanti, kita akan lihat semua. Kekuatan dari KCI dan kekuatan dari INKA. Baik itu financial maupun engineering. Kita mau lihat armadanya berapa besar, berapa banyak yang sesungguhnya. Apakah sesuai dari yang mereka sampaikan. Bagaimana cara kita tahu angka itu? Mau enggak mau harus diaudit," kata Agus.

Nantinya, hasil dari audit ini akan digunakan untuk membuat kebijakan terkait pengadaan gerbong ini.

"Angka yang keluar dari audit itu, hasil yang keluar dari itu, akan kami jadikan bahan keputusan dan audit itu akan kita perintahkan untuk cepat," ujar Agus.

Baca juga: Impor KRL Bekas, Pengamat: Harganya Memang Murah Tapi Biaya Perawatan Mahal

Adapun jika hasil audit menghasilkan ada kereta api yang masa operasionalnya sudah selesai, maka pemerintah akan mendahulukan opsi reprofit.

"Kalau untuk mengisi atau dalam tanda kutip benar harus ada kereta api yang masa operasionalnya sudah selesai, maka kami pemerintah akan memperioritaskan opsi reprofit," kata Agus.

Opsi reprofit dipilih karena ada penyerapan tenaga kerja di dalamnya.

Baca juga: Soal Impor KRL Bekas, Menperin Agus Gumiwang: Perencanaan Kereta Api Harus Lebih Terstruktur

"Karena itu ada penyerapan tenaga kerja. Jadi, kalau benar ada kebutuhan, untuk melengkapi pelayanan publik berdasarkan audit, maka akan kami prioritaskan melalui reprofit. Bukan impor. Impor itu pilihan terakhir," ujar Agus.

Diketahui, impor kereta dari Jepang diajukan oleh KAI, karena beberapa rangkaian kereta sudah tidak bisa digunakan lagi.