Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen atau senilai Rp 1.171 triliun di tahun 2023.

Artinya, sebanyak 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa wajib dibelikan produk-produk dalam negeri.

Kunci pengoptimalan penggunaan produk lokal adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran.

Baca juga: Agus Gumiwang Targetkan Transaksi Rp250 Triliun Saat Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo, mengatakan dahulu hanya 50.000 produk yang masuk e-Katalog, sekarang sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah masuk e-Katalog.

"Ini dalam waktu yang sangat singkat, setahun lebih sedikit. Kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023, coba dilihat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah," tutur Jokowi dalam Business Matching Tahap V 2023 dengan tema Produk Dalam Negeri Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Presiden meminta target yang telah direalisasikan bisa terlaksana, guna untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor UMKM supaya semakin hidup dan berkembang.

"Nggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tetapi dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik," jelas Jokowi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, membidik transaksi sebesar Rp 250 triliun dalam Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri yang digelar selama 3 hari, 15-17 Maret 2023 di Istora Senayan, Jakarta.

"Target realisasi (bukan komitmen) pembelian produk dalam negeri oleh lembaga negara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp 250 triliun," ungkap Agus.