Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPP HIPMI Muliandy Nasution mengatakan 'kehadiran HIPMI dalam ajang tahunan Smart City Summit Expo di Taiwan beberapa waktu lalu, telah memberikan tambahan insight bagi pihaknya terkait 'bagaimana Ibu Kota Negara (IKN) sebaiknya dibangun'.

Lawatan itu, kata dia, tentu saja menambah pemahaman bahwa Indonesia tidak bisa mundur, jika tidak ingin dianggap tertinggal dari negara lain dalam segi pembangunan.

Satu di antaranya dapat diimplementasikan melalui proyek IKN.

"Pemerintah harus benar-benar terbuka terhadap eksplorasi dan eksperimen pada ide-ide dan inovasi baru, baik dari perusahaan-perusahaan besar maupun startup teknologi," kata Muliandy, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (6/4/2023).

Hal ini nantinya akan berdampak pada pengujian keberhasilan kota-kota di Indonesia.

"Khususnya IKN dan warga pada umumnya," jelas Muliandy.

Dalam Smart City Summit and Expo yang digelar di Nangang Tainex 2, Taipei, Taiwan pada 28 Maret lalu, Muliandy menuturkan ada banyak hal yang dapat 'dibawa pulang' ke Indonesia untuk diimplementasikan, terutama terkait regulasi pemerintah yang diharapkan dapat terbuka pada inovasi teknologi dan model bisnis baru.

"Regulasi amat diperlukan untuk menjamin keselamatan, kualitas dan akuntabilitas, tetapi juga harus fleksibel dan adaptif untuk menampung teknologi dan model bisnis baru dan lainnya," tegas Muliandy.

Ia menekankan bahwa ada poin penting yang ia catat dari event tersebut terkait implementasi smart city di tanah air dan wacana kenaikan arga rumah bersubsidi.

"Ini menjadi sebuah kesatuan yaitu jika kita bicara mengenai implementasi smart city secara komprehensif yaitu mengenai urgensi agar pemerintah segera memutuskan wacana kenaikan harga rumah subsidi yang sejak tahun 2020 hingga saat ini belum juga menemui titik terangnya," papar Muliandy.

Baca juga: Harga Bahan Bangunan Naik 30 Persen, REI Minta Rumah Subsidi Dinaikkan 7 Persen

Pemerintah diharapkan concern terhadap isu ini, karena akan ada dampak yang dirasakan para pengembang (developer) maupun konsumen, jika pemerintah tidak serius dalam penerapan regulasi terkait harga rumah subsidi ini.

"Hal ini tentunya memberikan dampak negatif pada pertumbuhan bisnis perumahan, baik dari sisi pengembang dan juga konsumen," tutur Muliandy.
 
Perlu diketahui, pada Desember 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sosialisasi kenaikan harga rumah sebesar 7 persen, namun terakhir dikabarkan kenaikan harga kemungkinan hanya 5 persen.

Hal tersebut juga tak kunjung diputuskan secara resmi dan tertulis oleh Pemerintah.