Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, ISLAMABAD - Di ibu kota Pakistan, Islamabad, ratusan orang mengantre untuk mendapatkan sekantung tepung gratis di pusat distribusi pemerintah selama bulan suci Ramadan yang berakhir minggu ini.
Di tengah rekor inflasi dan melonjaknya angka kemiskinan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif mengumumkan sebuah paket bantuan pada awal Maret yang menawarkan sekantong tepung gratis untuk "orang yang paling miskin di antara yang miskin."
Sambil berdiri dalam antrean di bawah teriknya matahari, Waqas Chaudhry, warga Pakistan berusia 20 tahun, yang bekerja di sektor teknologi, tidak pernah meminta bantuan sebelumnya dalam hidupnya.
Baca juga: 11 Orang Pakistan Meninggal Dunia setelah Berebut Makanan di Kawasan Pabrik Karachi
"Semuanya menjadi sangat mahal. Untuk bertahan hidup saja sudah sangat sulit," kata Chaudhry, yang dikutip dari CNN.
Selama sebulan terakhir, sekitar dua lusin orang telah meninggal di negara tersebut sambil menunggu sumbangan makanan.
Di Karachi, pusat keuangan Pakistan, 13 wanita dan anak-anak tewas pada bulan lalu, ketika ratusan orang berdesak-desakan untuk mendapatkan makanan gratis.
Sembilan orang tewas pada akhir Maret di beberapa tempat pembagian tepung yang dikelola oleh pemerintah di provinsi barat laut Khyber Pakhtunkhwa.
Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan telah menyatakan keprihatinannya atas apa yang disebutnya sebagai "salah urus" yang menyebabkan penyerbuan di pusat-pusat distribusi tepung terigu yang didirikan pemerintah.
Hanya sedikit orang di negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa ini yang terhindar dari krisis ekonomi yang dimulai pada tahun lalu akibat inflasi yang tinggi, mata uang yang terdepresiasi, dan rendahnya cadangan mata uang asing, yang digunakan untuk membeli impor seperti makanan dan bahan bakar.
Sepertiga dari lahan pertanian Pakistan menjadi korban bencana banjir pada musim panas lalu. Menurut Komite Penyelamatan Internasional, 33 juta orang di Pakistan terkena dampak dari banjir besar yang telah menyebabkan kerusakan ekonomi senilai 40 miliar dolar AS.
Baca juga: Kemlu RI: Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Bumi di Perbatasan Afghanistan-Pakistan
Pemerintah telah berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memulai kembali program pinjaman sebesar 6,5 miliar dolar AS yang telah terhenti sejak November, sebagai upaya untuk menjaga agar perekonomian tetap bertahan.
IMF telah mengajukan serangkaian persyaratan sebagai imbalan atas pencairan cicilan pinjaman sebesar 1,1 miliar dolar AS. Syarat tersebut termasuk meliberalisasi nilai tukar rupee dan menaikkan pajak.
Program yang Tidak Berkelanjutan