Namun, dia tidak sependapat jika keberadaan truk ODOL selalu dituding sebagai penyebab rusaknya infrastruktur jalan-jalan nasional.
Menurutnya, rusaknya infrastruktur jalan di Indonesia itu tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja.
“Kerusakan infrastruktur jalan itu harus dianalisa dan diukur penyebabnya. Berapa persenkah yang disebabkan oleh ODOL dan berapa persen yang diakibatkan dari buruknya pemeliharaan atau rendahnya kualitas infrastruktur jalan tersebut,” cetusnya.
Baca juga: Gaikindo: Tak Masalah Jika Aturan ODOL Diterapkan Mulai Awal 2023
Dia mengatakan Indonesia sangat luas dan masih banyak diperlukan perbaikan infrastruktur untuk mendukung arus logistik.
Bukan hanya di Jawa dan Sumatera, tapi juga di seluruh pelosok tanah air dan dari sentra industri ke pelabuhan.
“Jika infrastruktur jalan kita sudah baik, biaya logistik juga akan turun dengan sendirinya, begitu juga dengan daya saing produk kita otomatis akan bisa bersaing dengan negara lain,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan biaya logistik Indonesia 11 persen lebih mahal dari dunia.
Baca juga: Gaikindo: Tak Masalah Jika Aturan ODOL Diterapkan Mulai Awal 2023
Menurutnya, porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia yang sebesar 13 persen. Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain.
Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D., IPU mengatakan buruknya kondisi infrastruktur jalan di Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan truk-truk ODOL, tapi juga lebih karena tidak adanya komunikasi antara level-level pemerintahan.
“Masing-masing di level-level pemerintahan itu mengatur sendiri daerahnya. Itu yang menyebabkan meskipun sudah ada peraturan-peraturannya, standar-standarnya, tapi pengaturan jalan itu sulit dilaksanakan,” ujarnya.
Selain tidak adanya komunikasi di level pemerintahan, permasalahan lain yang membuat pengaturan jalan di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik adalah masalah anggaran.