TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluh data sensus pertanian secara nasional tidak akurat karena diperbarui dalam waktu 10 tahun sekali.

Jokowi menjelaskan, sensus pertanian yang sudah berjalan selama 10 tahun, padahal seharusnya dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Sebab kata dia, penting memutuskan kebijakan berdasarkan data yang paling terkini.

Baca juga: Fenomena Perubahan Iklim dan Gelombang Panas, Luhut Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Pertanian

"Menurut saya sudah kelamaan, berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun, biaya nya juga engga banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliunan," kata pada acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 secara virtual, Senin (15/5/2023).

"Tapi penting bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya ga akurat, yang paling terupdate terkini," sambungnya.

Oleh sebab itu, Jokowi pun mencanangkan sensus pertanian tahun 2023 yang akan dimulai pada 1 Juni hingga 30 Juli 2023.

Menurutnya, sensus ini dilakukan agar menghasilkan data yang akurat. Pasalnya, data sektor pertanian ini kerap kali meleset.

"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan akurat," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, sensus pertanian ini dilakukan lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dia berujar, nantinya sensus pertanian ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

"Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi. Kebijakan itu butuh akurasi data," jelasnya.

Jokowi pun berharap, pencanangan sensus pertanian tahun ini mampu menghasilkan data yang terpercaya.

"Sekali lagi saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini, agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat dan terpercaya," jelas dia.

Jutaan Orang Terancam Kelaparan

Jokowi menyampaikan, sektor pertanian saat ini tengah dalam fase rawan, sebanyak 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan.

"Hati-hati, di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan dimana-mana, 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, krisis pangan yang terjadi di beberapa belahan dunia, disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geopolitik.

Untuk itu, orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak.

Baca juga: Mentan SYL Ajak Petani Milenial Jeneponto Gotong Royong Bangun Sektor Pertanian Modern

"Karena apa, perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting kedepan, memegang peran yang sangat strategis kedepan," tutur dia.

Bahkan, kata Presiden Jokowi, sektor pertanian telah menyumbang 11,8 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) di Indonesia.

"Karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis, data yang ada di saya menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali," terangnya.

Presiden Jokowi juga menyebut, sektor pertanian turut menyediakan lapangan kerja sebanyak 40 juta orang. Kata dia, jumlah itu senilai 29 persen dari total angkatan kerja.

Sehingga, dia menegaskan, pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 yang berlangsung selama dua bulan terhitung pada 1 Juni ini, mampu menorehkan data yang akurat dan berkualitas.

"Sekali lagi saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini, dan saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian mensukseskan sensus ini," ucap dia.

"Nanti dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli, artinya 2 bulan selesai, dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," sambungnya.

Wujudkan Satu Data

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) akan segera dimulai pada pada 1 Juni-30 Juli mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono mengatakan ST2023 merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan satu data pertanian di bidang pertanian di Indonesia.

Hasil dari ST2023 ini dapat di bagi pakaian dengan berbagai pihak, sehingga penggunaan data ini menjadi optimal untuk penentuan kebijakan di bidang pertanian.

"Untuk itu kami mohon arahan dan dukungan terkait regulasi yang mengatur pemanfaatan dan berbagi pakai data by name by addres hasil Sensus Pertanian 2023. Harapan kami data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat kebijakan oleh pemerintah salah satunya perbaikan data targeting penyaluran pupuk subsidi," kata Margo dikutip dari Kontan.

Adapun dalam ST2023 akan mencakup 7 subsektor yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan dan jasa peternakan.

Sementara, responden dalam ST pertanian mencakup tiga jenis usaha pertanian yaitu usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Lainnya (UTL), dan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB).

Ketiganya merupakan representasi dari pelaku usaha pertanian di Indonesia dari yang skalanya kecil hingga besar, dari yang mengusahakan tanaman pangan hingga jasa pertanian.

"Sensus ini bertujuan menyediakan data secara komprehensif sampai wilayah terkecil antara lain data pelaku usaha, pelaku pertanian by name by addres yang digunakan sebagai acuan targeting program pemerintah di bidang pertanian," ungkap Margo.

Baca juga: Maret 2023, Ekspor Pertanian Naik 11,72 Persen

Diketahui, program Sensus Pertanian merupakan amanat UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi badan pangan dan pertanian dunia (FAO). Program ini dilaksanakan 10 Tahun sekali.

Adapun ST2023 merupakan sensus ke-7 di Indonesia. ST2023 mengusung tema "Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Tema ini mengandung makna bahwa data ST2023 diharapkan dapat menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian.