Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkap alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Ia mengatakan, kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan pulau lain menjadi pertimbangan pertama pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Isu dan permasalahan terkait kesenjangan pembangunan antar pulau Jawa dan pulau luar Jawa menjadi pertimbangan pertama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke nusantara (IKN)," kata Hadi dalam sambutannya pada acara Indonesia-China Smart City Expo 2023, Jumat (26/5/2023).
Baca juga: Tarik Minat Investor ke IKN, Pemerintah Kembali Siapkan Sejumlah Insentif
Kesenjangan tersebut, kata Hadi, terlihat dari sumbangan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang didominasi dari pulau Jawa.
Terlebih, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi hanya di pulau Jawa.
"Hal ini terlihat dari kontribusi ekonomi nasional, di mana pulau Jawa menyumbang lebih dari 50 persen PDB nasional," kata Hadi.
"Lalu, saat ini sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsenterasi hanya di pulau Jawa," lanjutnya.
Akibatnya, pulau Jawa mengalami penurunan kualitas lingkungan. Hadi mencontohkan seperti munculnya krisis ketersediaan air.
"Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan secara signifikan seperti krisis ketersediaan air serta konversi lahan sekitar masih di pulau Jawa," ujar Hadi.
Maka dari itu, Hadi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sebagai strategi besar dalam mentransformasi perekonomian Indonesia.
"Untuk itu, pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu strategi besar untuk transformasi ekonomi Indonesia agar dapat keluar dari middle income trap sebelum tahun 2024," katanya.
Hadi turut menyebut pemindahan Ibu Kota sebagai upaya agar negara ini beralih menjadi Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris lagi.
Baca juga: Pemerintah Stimulus Kegiatan Usaha di IKN Nusantara Lewat PP 12 Tahun 2023
"Mendorong IKN sebagai sumber pertumbuhan baru guna menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Tidak lagi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris," ujar Hadi.
Perkembangan Terkini IKN
Perkembangan terkini dari IKN menyebutkan bahwa realisasi investasi swasta di IKN akan mulai berjalan pada Agustus 2023 mendatang.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi pihak swasta baru akan berjalan setelah pemerintah merampungkan pembangunan infrastruktur dasar.
"Investasi swasta di IKN itu mulai running di bulan Agustus-September setelah infrastruktur dasar selesai," kata Bahlil ketika ditemui di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
"Jadi, sekarang yang dibangun itu adalah infrastruktur dasar, yang mana investasinya dari pemerintah," lanjutnya.
Baca juga: Ketua Kadin Ungkap Pengaruh Tahun Politik Terhadap Investasi di IKN
Ia meminta agar tidak meragukan keberadaan investor swasta di IKN. Bahlil memastikan ada pihak yang berinvestasi.
"Enggak mungkin investasi swasta masuk kalau infrastruktur dasar belum selesai. Ada investasinya kok. Jangan dirisaukan," kata Bahlil.
Bahlil masih enggan menyebutkan perusahaan swasta apa saja yang berinvestasi di IKN.
Meski demikian, ia mengatakan sektor yang akan diinvestasikan adalah infrastruktur seperti untuk pendidikan dan kesehatan.
"Sektor kan semua di sana infrastruktur. Bangun pendidikan, kesehatan, perumahan. Yang dibangun infrastruktur. Contoh katakanlah PSSI akan bangun stadion," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan lagi beberapa infrastruktur yang akan dibangun di IKN seperti perguruan tinggi dan financial center.
"Terus beberapa perguruan tinggi akan membangun. Terus kita akan bangun financial center seperti di Singapura," katanya.