Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika dan Ketua DPR Kevin McCarthy sepakat untuk menaikan plafon utang pemerintah federal sebesar 3,4 triliun dolar AS pada Sabtu (27/8/2023).
Seperti yang dilansir dari Reuters, kesepakatan tersebut disahkan usai keduanya menggelar pembicaraan via telepon selama 90 menit. Hanya berselang satu minggu sebelum batas jatuh tempo pada tanggal 5 Juni mendatang.
Baca juga: Balas Sanksi Joe Biden, Pemerintah China Boikot Pembelian Produk Chip Perusahaan Amerika Serikat
"Saya baru saja menutup telepon dari Presiden (Biden) beberapa saat lalu. Setelah dia membuang-buang waktu dan menolak untuk bernegosiasi selama berbulan-bulan, kami telah mencapai kesepakatan prinsip yang layak untuk rakyat Amerika," kata McCarthy, dalam cuitan di akun Twitternya.
Kesepakatan yang dilakukan Biden telah mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan terkait ancaman resesi, serta defisit tahunan AS yang bengkak menjadi 2 triliun dolar AS dan ancaman lonjakan angka pengangguran akibat default.
"Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan malam ini untuk menyelesaikan penulisannya (rancangan undang-undang)," kata McCarthy kepada wartawan di Capitol Hill, AS.
Ancaman gagal bayar utang AS
Sebelum Biden menyetujui kenaikan plafon utang AS, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengungkap potensi negaranya yang akan mengalami bencana keuangan apabila para kongres gagal membayarkan tagihan utangnya.
Ancaman tersebut dilontarkan Yellen setelah kongres AS gagal menaikkan pagu atau batas pinjaman ditengah lonjakan utang yang telah membengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023, dikutip dari Reuters.
Berbagai cara telah dilakukan agar kongres Gedung Putih menaikan pagu batas pinjaman, termasuk memberikan solusi untuk melipatgandakan pemotongan pengeluaran sebesar 4,5 triliun dollar AS.
Agar pemerintah dapat menaikkan pagu utang atau batas utang sebesar 1,5 triliun dollar AS, sesuai dengan wacana Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy.
Baca juga: Presiden AS Joe Biden Mendadak Temui Jokowi Sebelum Sidang KTT Global di Hiroshima Jepang
Akan tetapi peringatan tersebut tak ujung diindahkan para kongres Gedung Putih dan tim negosiasi Biden, mereka justru menolak semua penawaran apapun dari Partai Republik untuk menaikkan pagu utang.
"Jika Kongres gagal menaikkan batas utang, itu akan menyebabkan kesulitan besar bagi keluarga Amerika, membahayakan posisi kepemimpinan global kita, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan kita mempertahankan kepentingan keamanan nasional kita," kata Harris.
Meski kesepakatan kenaikan pagu utang telah disetujui, namun hingga kini isi rincian kesepakatan tersebut belum diungkap Gedung Putih.
Kendati demikian, menurut informasi yang beredar dengan kesepakatan baru itu nantinya pembayaran utang Amerika akan ditangguhkan hingga Januari 2025.
Tak hanya itu pemerintah federal juga akan menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai serta membatasi pengeluaran dan anggaran sejumlah program kerja selama periode 2024 dan 2025.