Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung pemerintah yang kembali membuka keran ekspor pasir laut.

OSO mendukung karena yang diekspor adalah sedimen pasir yang menyebabkan pendangkalan laut di sejumlah wilayah.

"Pasir laut itu semua daerah menginginkan pasir di sungai dan laut yang dangkal (dikeruk)," kata OSO di usai menghadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, (1/6/2023).

Baca juga: Pengamat UGM Minta Ekspor Pasir Laut Dibatalkan, Nilainya Kecil dan Merusak Lingkungan

OSO mengaku banyak menerima keluhan dari daerah terkait pendangkalan laut yang menyebabkan pelayaran terhambat. Pendangkalan laut tersebut menyebabkan kapal kapal besar tidak bisa melintas.

"Coba daerah Kalbar itu sudah beratus tahun sungai masuk hanya 3000 ton (berat) kapalnya. Sementara jumlah penduduknya sudah 5-6 juta. Bagaimana melayaninya," kata dia.

OSO mengatakan apabila tidak dikeruk, maka pendangkalan laut akan terus terjadi yang semakin memperparah dan membahayakan pelayaran. Ia setuju hasil pengerukan pasir laut tersebut dijual, agar ada nilai ekonominya.

"Jual saja (pasir laut) hasilnya untuk kemudian dibangun pelabuhan, dibangun segala macam," katanya.

OSO membantah bahwa dibukanya keran ekspor pasir laut akan memperparah kerusakan lingkungan. Kata dia, pemerintah pasti melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Lagi pula kata dia, tidak ada lingkungan yang rusak akibat pengerukan pasir laut.

"Saya mau tanya lingkungan yang mana yang rusak. Dia gak ngerti lingkungan. Masa pasir itu menumpuk di daerah Singapura kita makin kejepit. Daratannya makin lama pindah ke tempat kita," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa keputusan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut, untuk mengatasi penumpukan sedimen laut. Menurutnya sekarang ini terjadi pendangkalan laut di sejumlah titik akibat penumpukan sedimen tersebut.

"Ya karena sedimen itu kan bikin pendangkalan alur pelayaran, membahayakan alur pelayaran," kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (31/5/2023).

Selain membahayakan pelayaran, penumpukan sedimen tersebut juga kata dia membuat kapal kapal besar tidak bisa melintas karena terjadi pendangkalan. Akibatnya biaya ekonomi yang dikeluarkan menjadi lebih mahal.

"Salah satu itu, dan menjaga alur laut. Kalau kapal gede yang nilai ekonomisnya tinggi dan keterbatasan dengan pendangkalan kedalaman itu jadi gabisa pakai yang besar kan jadinya ekonomi nya lebih mahal kan," katanya.