Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, balik mempertanyakan reklamasi yang dilakukan Anies Rasyid Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Trenggono, menanggapi kritikan Anies Baswedan soal keputusan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut.

"Beliau kan pernah jadi Gubernur, reklamasinya saya mau tanya darimana itu," kata Trenggono kepada wartawan di BUBK, Kebumen, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Jokowi Bantah Dibukanya Ekspor Pasir Laut untuk Muluskan Investasi Singapura di IKN

Menteri Trenggono juga mempertanyakan asal muasal atau sumber bahan-bahan untuk reklamasi yang dilakukan pada era Anies Baswedan itu.

"Reklamasi yang dekat waktu beliau jadi Gubernur darimana bahannya. Itu ngerusak lingkungan lain atau enggak," jelasnya.

Adapun terkait perizinan ekspor pasir laut, Trenggono menduga Anies belum memahami isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

"Mungkin beliau belum paham," kata Menteri Trenggono menegaskan.

Padahal, kata Trenggono, PP Nomor 26 tersebut mengatur pemanfaatan sedimentasi laut agar tidak merusak lingkungan.

"Begitu wilayah reklamasi diizinkan oleh pemerintah daerah, atau pemerintah pusat. Maka, sekarang dengan PP 26 bahan bakunya harus sedimentasi. Tidak menghabiskan pulau, menghajar pantai," tegasnya.

Sebelumnya, mengutip Kompas.com, bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengkritik keputusan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut.

Anies mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sejalan atau konsisten dengan komitmen pemerintah dalam menanggulangi persoalan climate crisis atau krisis iklim.

"Kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini," kata Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat FPCI, Minggu (25/6/2023).

Anies menuturkan, dalam beberapa waktu terakhir, udara semakin terasa panas. Kondisi itu terasa tidak nyaman di kulit sehingga orang-orang harus menggunakan sun block.

Menurut dia, kondisi itu merupakan salah satu bentuk krisis iklim yang dampaknya bisa begitu parah, termasuk di antaranya abrasi atau rob.

Anies lantas menyebut sejumlah rumah di kawasan pesisir yang tenggelam, seperti di Muara Gembong di Bekasi; Cemara Jaya, Karawang.

"Bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80 pulau garis depan kita yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat," ujar Anies.

Menurut Anies, pemerintah seharusnya merespons berbagai persoalan lingkungan itu dengan kebijakan yang sesuai dengan komitmen penanggulangan climate crisis.

Saat ini, kata Anies, memang sudah terdapat sejumlah target yang tinggi dari pemerintah dalam menanggulangi krisis iklim.

Namun, kebijakannya turut dipertanyakan, termasuk di antaranya mengalokasikan subsidi untuk kendaraan mobil listrik.