Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menyoroti pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang bermasalah secara keuangan, khususnya yang diakibatkan kegagalan pengelolaan manajemen dan adanya kecurangan (fraud).

Meskipun ada skema penyuntikan dana bagi BUMN melalui PMN, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa PMN yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Contohnya seperti PT Garuda Indonesia dan PT Jiwasraya, yang keuangannya mengalami permasalahan yang dikarenakan adanya fraud serta kegagalan manajemen dalam mengurus bisnis.

"Kita tidak ingin PMN ini justru digunakan kepada BUMN-BUMN yang terjadi fraud dan miss manajemen," ucap Ecky dalam acara diskusi bertema Telaah PMN BUMN di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Kita tahu Garuda Indonesia dan Jiwasraya secara gamblang," sambungnya.

Ecky juga menyoroti pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor konstruksi atau karya, yang ditugaskan membangun infrastruktur di Tanah Air.

Baca juga: Said Didu Beberkan Pencairan PMN yang Penuh Drama, Garuda Akhirnya Selamat tapi Diusir

Berdasarkan pengamatannya, terlihat jelas bahwa BUMN menguasai mayoritas proyek-proyek infrastruktur nasional. Seharusnya Pemerintah turut menggandeng pihak Swasta.

"Kemudian perusahaan karya. Kita tidak menolak kebutuhan infrastruktur atau tol, tetapi pertanyaannya adalah di mana peran swasta sebagai kontributor pembangunan nasional?" ungkap Ecky.

Baca juga: Indonesia Re Pastikan Dana PMN Rp 1 Triliun Cair Tahun Ini

"Kan undang-undang kita menganut demokrasi ekonomi. Kalau negara dominan dalam pengembangan pembangunan, maka peran swasta jangan sampai termajinalkan," lanjutnya.

Ecky kembali menekankan bahwa penyaluran PMN harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran mengingat PMN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mayoritas bersumber dari uang rakyat melalui pajak.

"Kami di DPR harus mengawal bahwa PMN menjadi multiplier effect buat kemakmuran rakyat. Pertanyaan kita apakah PMN untuk kemakmuran rakyat? Atau menutupi bolong kebobrokan miss manajemen di BUMN. Jadi kita harus menilai secara jernih," pungkasnya.