Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Garuda Indonesia telah memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran PMN bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Separuh dari PMN Garuda digunakan untuk perbaikan sejumlah pesawat. Kemudian lainnya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Anggota Komisi VI DPR-RI Amin AK berpendapat, penyaluran PMN kepada maskapai pelat merah tersebut terbilang sangat dilematis.

Dia mengatakan, Garuda Indonesia seharusnya tidak perlu mendapat suntikan modal tambahan oleh Negara. Lantaran keuangan Perseroan yang sangat buruk imbas kesalahan manajemen lama BUMN tersebut dalam menjalankan bisnis.

Dia menilai, bobroknya Garuda Indonesia karena praktik ugal-ugalan, terutama terkait penyewaan pesawat oleh direksi sebelumnya.

"Mendukung PMN Garuda Indonesia ini dilema. Kalau kita mendukung, kita kok kesannya seperti mendukung orang-orang (direksi lama) yang korupsi," papar Amin dalam diskusi bertema PMN Ke BUMN Untuk Siapa? yang berlangsung pad Rabu, (12/7/2023).

"Bahkan akuntan publiknya juga ikutan memoles hasil auditnya," sambungnya. Namun pada lain sisi, apabila tidak disuntik PMN, perusahaan berkode saham GIAA ini tutup.

Pada akhirnya Indonesia tidak punya maskapai penerbangan nasional. Tentunya hal tersebut juga akan menjadi masalah. "Penyelamatan Garuda itu keniscayaan. Kalau enggak ditambah modal ya Garuda tutup," ucap Amin.

"Apa yang terjadi? Sekarang aja orang-orang sudah menjerit dan teriak semua. 80 persen lebih sektor penerbangan dikuasai swasta," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR-RI, Ecky Awal Mucharam menyoroti pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang bermasalah secara keuangan, khususnya yang diakibatkan kegagalan pengelolaan manajemen dan adanya kecurangan (fraud).

Baca juga: Said Didu: PMN ke BUMN Cair atau Tidak Tergantung Hasil Pertemuan di Hotel Ini

Meskipun ada skema penyuntikan dana bagi BUMN melalui PMN, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa PMN yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Contohnya seperti PT Garuda Indonesia dan PT Jiwasraya yang keuangannya mengalami permasalahan yang dikarenakan adanya fraud serta kegagalan manajemen dalam mengurus bisnis.

"Kita tidak ingin PMN ini justru digunakan kepada BUMN-BUMN yang terjadi fraud dan miss manajemen. Kita tau Garuda Indonesia dan Jiwasraya secara gamblang," ujarnya.

Baca juga: Said Didu Beberkan Pencairan PMN yang Penuh Drama, Garuda Akhirnya Selamat tapi Diusir

Ecky kembali menekankan bahwa penyaluran PMN harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran mengingat PMN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mayoritas bersumber dari uang rakyat melalui pajak.