News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Rusia Vs Ukraina

'Kiamat Pangan' Bakal Tersulut Menyusul Mundurnya Rusia dari Kesepakatan Biji-bijian?

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ukraina terancam tak akan mampu mengekspor gandum karena ancaman pemblokiran pengiriman gandumnya melalui Laut Hitam.

“Tanpa jaminan keamanan yang tepat, ada risiko tertentu. Oleh karena itu, jika beberapa [perjanjian] akan diresmikan tanpa Rusia, maka risiko ini harus diperhitungkan,” kata juru bicara itu, seraya menambahkan bahwa Moskow tidak dapat berbicara tentang negara mana yang bersedia mengambil risiko ini dan sejauh mana.

Baca juga: Pakistan Sepakat Impor 300.000 Ton Gandum Rusia

Peskov melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ukraina telah berkali-kali menggunakan koridor biji-bijian untuk keperluan militer.

“Ini adalah aspek yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan,” tambahnya.

Pada hari Senin, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa dia telah mengirim surat kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta mereka untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian dan menyatakan bahwa bersama-sama mereka akan dapat “memastikan pekerjaan koridor makanan dan pemeriksaan kapal.”

Ini terjadi setelah Moskow mengumumkan pada Senin penghentian perjanjian penting yang awalnya ditandatangani pada Juli 2022 untuk membantu meringankan krisis pangan global.

Peskov menggambarkan pengaturan itu sebagai "permainan satu sisi", mencatat bahwa tidak ada tuntutan lama Rusia yang dipenuhi.

Moskow selama berbulan-bulan mengeluhkan hambatan ekspor pertaniannya. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menuntut agar bank pertanian Rusia, Rosselkhozbank, diizinkan kembali ke sistem pembayaran SWIFT.

Kremlin juga menginginkan sanksi yang dikurangi atas ekspor mesin pertanian dan penyediaan layanan asuransi, dan agar aset Rusia dicairkan.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, penghentian kesepakatan itu berarti "penarikan kembali jaminan keamanan navigasi maritim" serta "pemulihan kembali rezim 'daerah berbahaya sementara' di Laut Hitam barat laut."

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini