Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jembatan timbang merupakan salah satu permasalahan yang perlu masuk dalam bahasan roadmap Zero Over dimension Overloaded (ODOL).
Kesiapan infrastuktur tersebut menjadi poin penting dalam penerapan Zero ODOL yang baik dan benar.
Permasalahan klasik yang kerap menghantui persoalan terkait ODOL adalah pungutan liar di jembatan timbang.
Hasil Kajian Zero ODOL-Membangun Kebijakan Transportasi Darat yang Efektif di Indonesia yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, mendapati sejumlah masalah yang dimliki jembatan timbang. Diantaranya adalah geometrik akses jembatan dan kapasitas alat timbang terbatas.
Baca juga: Penerapan Zero ODOL Dinilai Bisa Jadi Solusi untuk Mengatasi Jalan Rusak
Masalah lainnya adalah ketersediaan gudang bagi truk-truk obesitas untuk menyimpan barang bawaan mereka apabila menyalahi aturan. Persoalannya, jika ternyata muatannya adalah barang yang mudah busuk atau berumur pendek maka harus ada tempat penyimpanan yang memadai agar tidak terjadi kerugian.
Kalaupun berumur panjang, kapasitas penyimpanan gudang juga akan tetap menjadi masalah belum tentu logistik yang ditinggalkan akan diambil oleh pemilik barang. Belum lagi pungli yang merugikan para sopir truk dan hingga kini sejumlah masalah itu masih belum menemukan solusi.
Sebagian jembatan timbang di daerah saat ini juga belum sepenuhnya beroperasi atau bahkan ada yang terbengkalai. Berdasarkan data 2021, jembatan timbang yang beroperasi hanya sekitar 88 dari total 134 yang ada.
Masalah yang ada tampaknya membuat para sopir truk enggan masuk ke jembatan timbang.
Keresahan akan jembatan timbang juga telah disampaikan para anggota Komisi V DPR RI.
Para legislator menyinggung ketidaksiapan infrastruktur di tengah niatan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL.
Legislator fraksi Gerindra, Eddy Santana menyoroti ketersediaan gudang penyimpanan di jembatan timbang. Dia mengatakan, para sopir angkutan logistik akan kesulitan apabila diharuskan membongkar muatan tanpa disediakan gudang penyimpan.
"Kalau lebih muatan, itu kan perlu gudang untuk penyimpanannya. Dan gudang-gudang itu saya lihat belum tersedia di jembatan-jembatan timbang kita," katanya.
Baca juga: Roadmap Zero ODOL Diminta Dapat Akomodir Kepentingan Semua Pihak
Anggota DPR fraksi PAN, Bakri mengatakan, soal ODOL ini ada jembatan timbang yang penuh dengan masalah.
"Itu kalau di stop karena melebihi timbangan lalu mau dibongkar kemana?" katanya.
Anggota fraksi PPP Muhammad Aras mengatakan jembatan timbang yang tidak berfungsi maksimal membuat truk ODOL melintas di jalan-jalan daerah.
Alhasil, truk terpaksa tidak bisa memasuki jembatan timbang karena akan menimbulkan kemacetan apabila dipaksakan melintas.
"Dan kalau mereka paksakan untuk masuk jembatan timbang, maka dia akan macet total dan mereka akan demo," katanya.
Pakar Transportasi Unika Soegijapranata Semarang Rudatin Ruktiningsih, jembatan timbang sebaiknya dibangun dekat dengan pusat mobilitas atau titik awal pengangkutan, seperti pelabuhan atau kawasan industri.
Pungli-pungli yang ada di luar jembatan timbang atau di jalan juga harus dihilangkan.
"Sosialisasi tentang akibat muatan berlebih harus dilakukan intensif, terutama bagi pemilik barang dan pemilik angkutan barang, karena menyangkut keselamatan lalu lintas," katanya.
Jembatan timbang menjadi salah satu instrumen keselamatan dan keamanan berlalulintas di jalan raya. Juga melindungi konstruksi jalan agar dapat beroperasi sesuai dengan umur rencana sekaligus berimplikasi pada penghematan anggaran negara.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah membahas peta jalan Zero ODOL bersama dengan stakeholder terkait.
Baca juga: APINDO: Penerapan Zero ODOL Tidak Secara Otomatis Bisa Kompetitif dan Meningkatkan Daya Saing Global
Hasil kajian UGM menyarankan agar penanggulangan muatan berlebih tidak bisa lagi dilakukan secara parsial hanya dengan membebankan pengawasan operasional kepada unit penimbangan kendaraan bermotor di jalan.
Kecenderungan operator angkutan untuk memuat barang semaksimal mungkin pada gilirannya memengaruhi petugas jembatan timbang sehingga tidak melaksanakan tugasnya secara benar dan konsisten.
Kondisi prasarana jalan dan jembatan timbang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mengendalikan muatan berlebih. Kebijakan Zero ODOL akan berjalan efektif apabila persoalan-persoalan yang ada seperti jembatan timbang diatasi terlebih dahulu.