Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Berdasarkan data per kuartal I-2023, angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,12 persen dan ditargetkan pada 2024 sebesar 0 hingga 1 persen.

“Terkait dengan kemiskinan ekstrem yang pada Maret 2023 mencapai 1,12 persen dari target pada 2024 antara 0 hingga 1 persen, jadi ada penurunan 0,62 persen dibandingkan pada 2022," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam tertulis dikutip Kamis (17/8/2023).

"Garis kemiskinan ekstrem itu dihitung berdasarkan 1,9 dolar AS per kapita per hari,” sambungnya.

Suharso mengungkapkan, penurunan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

RKP 2024 menargetkan sejumlah sasaran pembangunan. Meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen, nilai Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, Nilai Tukar Nelayan 107-110, dan Nilai Tukar Petani 105-108.

Target pertumbuhan ekonomi pada ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya kenaikan suku bunga, dinamika kondisi geopolitik, dan menurunnya kontribusi ekspor.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang baik, berada di atas lima persen selama tujuh triwulan berturut-turut.

Baca juga: Bappenas: Angka Kemiskinan Ekstrem Indonesia 1,12 Persen Per Maret 2023

Untuk itu APBN didesain sebagai shock absorber sekaligus sebagai akselerator transformasi ekonomi serta menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bagian akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RAPBN 2024 berperan penting untuk mewujudkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Maruf Amin: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tak Mudah, Perlu Perbaikan Implementasi Program

RPJPN 2025-2045 menargetkan Indonesia sebagai 'Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan' dengan lima sasaran utama.

"Yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission," pungkas Suharso.