Pasal 6 menjelaskan bahwa upah pekerja terdiri dari upah pokok dan komponen lain yang dapat disepakati dalam perjanjian kerja.

Ini berarti bonus dan tunjangan dapat dihitung sebagai bagian dari upah.

Selain itu, Pasal 15 memungkinkan komponen lain yang disepakati dalam perjanjian kerja untuk mencakup berbagai jenis tunjangan, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja

Peraturan ini lebih spesifik mengenai pemberian tunjangan kinerja kepada karyawan.

Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tunjangan kinerja dapat diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.

Ini berarti perusahaan dapat menentukan syarat dan ketentuan untuk memenuhi hak atas tunjangan kinerja.

Selanjutnya, Pasal 4 menekankan bahwa perusahaan wajib menetapkan aturan dan ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja, termasuk besaran dan kriteria pemberian.

4. Peraturan Perusahaan (Company Regulations)

Peraturan perusahaan adalah peraturan internal yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur hubungan kerja dan hak serta kewajiban karyawan.

Isi dari peraturan perusahaan dapat beragam dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

Ini mencakup jenis tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, ketentuan-ketentuan terkait bonus, serta persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh karyawan.

Cara efektif mengelola bonus dan tunjangan dalam penggajian

Mengelola penghitungan tunjangan dan bonus karyawan dalam penggajian di perusahaan merupakan tugas yang krusial untuk menciptakan sistem penggajian yang adil, efisien, dan dapat memotivasi karyawan.