News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Anggota Komisi V DPR: Dibanding untuk IKN, APBN Seharusnya Dialokasikan Perbaiki Jalan dan Jembatan

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi meninjau proses pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN NUSANTARA, Jumat (22/9/2023). Dana desa dan dana APBD tidak mampu lagi untuk mengakomodirnya. Maka peran pemerintah pusat sangat penting.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi menilai kondisi infrastruktur nasional khususnya infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan sangat tidak baik-baik saja.

"Saya telah menemukan banyak persoalan infrastruktur di perdesaan. Sangat jauh berbeda dengan kawasan perkotaan. Ibarat langit dan bumi terutama masalah jalan dan jembatan sebagai akses krusial," ujar Syahrul saat dikonfirmasi, Jumat (6/10/2023).

Ia meminta agar pemerintah fokus membangun infrastruktur jalan dan jembatan khususnya di perdesaan. Dana APBN yang seharusnya digunakan memperbaiki jalan dan jembatan ketimbang untuk IKN.

Baca juga: Tok! PKS Tolak Pengesahan Revisi UU IKN: Lebih Baik Perhatikan Infrastruktur Daerah Terpencil

"Pemerintah harus logis dan terukur dalam mengeluarkan kebijakan. Bayangkan saja, dana APBN untuk IKN yang triliunan itu dapat memperbaiki 3.848 KM jalan dan jembatan di Indonesia. Kemudian manfaatnya dapat di rasakan masyarakat dan perekonomian dapat berputar kencang," tandasnya.

Saat ini, menurut Syahrul Aidi, banyak keluhan para kepala daerah, kepala desa terkait pembangunan di perdesaan. Dana desa dan dana APBD tidak mampu lagi untuk mengakomodirnya. Maka peran pemerintah pusat sangat penting.

Dia mencontohkan kondisi perdesaan di Riau seperti di Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti yang bahkan mobil saja belum masuk ke desa-desa tersebut. Bahkan akses antar desa yang melalui sungai dan laut pun rusak bahkan tidak ada. Sehingga menyebabkan biaya hidup dan usaha di pelosok Riau tersebut sangat tinggi.

"Sangat miris ketika kita temukan wilayah perdesaan di pelosok, pesisir pantai yang akses kesehatan, pendidikan, energi, air bersih, infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sangat memprihatinkan. Hampir semua desa di pesisir pantai yang sangat tertinggal. Seperti di Inhil dan Meranti yang beberapa pulaunya tidak belum dapat," tuturnya.

Ia menyampaikan pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Riau sebagai daerah potensial memberikan sumbangsih pendapatan negara.

"Kemudian perlu diingat dan diperhatikan oleh presiden terhadap daerah potensial SDA seperti Riau yang merupakan salah satu daerah yang memberikan sumbangsih pendapatan negara terbesar. Dalam kenyataan hari ini terdapat 1867,98 kilometer jalan dan jembatan di Riau yang rusak dan segera harus diperbaiki,"

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini