Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan impor jagung pakan yang akan dilakukan pemerintah dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan harga jagung di tingkat petani tetap baik.
Ia mengatakan, agar bisa terukur, data peternak penerima jagung pakan tersebut harus detail by name by address.
Selain itu, dikoordinasikan bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian serta Dinas Pertanian/Pangan setempat.
Baca juga: Pedagang Pasar Respons Rencana Pemerintah Impor Jagung Pakan: Ya Mau Tidak Mau
Adapun jumlah impor jagung pakan yang akan diimpor sebanyak 500 ribu ton, di mana pada tahap awal sebanyak 250 ribu.
Arief yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian itu mengatakan, impor ini dikhususkan untuk stabilitas harga di tingkat peternak, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) adalah fokus pada peningkatan produksi jagung di hulu. Acuannya tentu dari data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah diumumkan," kata Arief saat menerima aspirasi para peternak layer di kantornya di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).
"Sementara di hilir, Badan Pangan Nasional berfokus pada penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) jagung dan stabilisasi harga,” lanjutnya.
Adapun BPS pada 16 Oktober 2023 lalu, telah merilis data KSA BPS tentang luas panen dan produksi jagung.
BPS memperkirakan luas panen jagung sebesar 2,49 juta hektar yang berarti mengalami penurunan 0,28 juta hektar atau 10,03 persen dibandingkan luas panen tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2023 sebesar 14,46 juta ton.
Baca juga: Stabilkan Harga, Pemerintah Impor Jagung Pakan, Tahap Pertama 250 Ribu Ton
Angka itu menunjukkan adanya penurunan sebanyak 2,07 juta ton atau 12,50 persen dibandingkan tahun lalu.
“Dengan adanya koreksi data tersebut, ini menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Tugas kami tentu melayani. Tidak ada eksklusivitas baik di Kementan maupun NFA. Ini karena saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengonsolidasikan semua hal, melakukan perbaikan, dan berkomunikasi dengan seluruh pihak yang terkait,” kata Arief.
Arief kemudian mengatakan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah sentra jagung ke daerah sentra peternak menjadi solusi jangka pendek yang dilakukan dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga jagung.