Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, infrastruktur seluruh jalan tol dinilai siap untuk menyambut periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Anggota BPJT Kementerian PUPR Tulus Abadi mengatakan, sebagian besar jalan tol yang sudah beroperasi penuh tentu sudah siap dilalui untuk periode Nataru ini.

"Kalau yang sudah eksisting beroperasi tentu sudah siap penuh. Tidak ada alasan untuk tidak siap, makanya harus tadi SPM-SPM seperti kualitas jalan itu harus dibetulkan dengan standar yang ada," kata Tulus kepada wartawan di Kawasan Jakarta Selatan, dikutip Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Pesan Tiket Kapal Periode Libur Nataru 2024 Mulai Hari Ini, PELNI Siapkan 26 Kapal Penumpang

Tulus menyebut pihaknya juga bakal membuka operasional jalan tol yang belum beroperasi 100 persen agar bisa dilalui untuk mendukung kelancaran lalu lintas.

"Nanti ada beberapa ruas yang mungkin belum sepenuhnya beroperasi 100 persen bisa dioperasikan dengan standar ngasih gratis misalnya," imbuhnya.

Kata Tulus, selain kesiapan infrastruktur jalan tol rekayasa lalu lintas (lalin) juga menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi adanya kemacetan pada hari besar tersebut.

Nah untuk rekayasa lalin ini, Tulus bilang perlu sinergitas antara BPJT dengan sektor terkait misalnya Korlantas, Kementerian Perhubungan juga Pemerintah Daerah.

"Secara infrastruktur iya (siap). Tetapi kan dalam kemantapan itu kan bukan dari sisi infrastruktur jalan tetapi rekayasa lalin agar nanti tidak macet dan sebagainya. Sehingga itu memerlukan sinergi dgn sektor yang lain," jelasnya.

Adapun terkait kemacetan yang kerap terjadi pada titik-titik rest area, Tulus bilang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk melakukan rekayasa lalin.

"Karena kalau diamati setiap terjadi long weekend atau peak season seperti mudik lebaran atau Nataru itu pemicu kemacetannya adalah di rest area. Sehingga nanti akan ada simulasi-simulasi untuk rest area tertentu ditutup kalau sudah penuh," ujarnya.

Bahkan, kata Tulus tak menutup kemungkinan jika nantinya penerapan dilarang makan ditempat rest area bakal diberlakukan kembali untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.

"Sehingga pemudik diarahkan ke rest area berikutnya termasuk sampai ke level tenant-tenant yang menjual makanan. Nanti seperti tahun-tahun kemarin, kita minta untuk take away saja tidak melayani konsumen yang secara dining," tutur dia.

"Dengan asumsi agar konsumen tidak terlalu lama sehingga bisa bergantian dengan pemudik lainnya," sambungnya.