Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, kerugian kejahatan siber di seluruh dunia mencapai nilai yang cukup fantastis yakni 8 triliun dolar Amerika Serikat (AS), di sepanjang 2023.
Jika dikonversi ke dalam rupiah, angka tersebut setara Rp123.870 triliun (asumsi kurs Rp15.483 per dolar AS).
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena dalam acara Risk & Governance Summit Tahun 2023 dengan tema 'Sustainable Governance: Digital Transformation as A Game Changer, Ethical Culture as A Value Keeper'.
Baca juga: Kesadaran Literasi Digital Dinilai Penting untuk Kurangi Risiko Kejahatan Siber
"IIA (Institute of Internal Auditors) menyampaikan kerugian akibat kejahatan siber di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai angka yang cukup signifikan yaitu sekitar 8 triliun dolar AS," ucap Sophia dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
"Dan diperkirakan kerugian akibat ransomware dapat mencapai sekitar 265 miliar dolar AS pada 2031 proyeksinya sebesar itu," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sophia melanjutkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan berbagai organisasi untuk menyelesaikan kejahatan siber masih terbilang cukup lama, yakni berkisar di 277 hari.
Kemudian, kesenjangan tenaga kerja dalam industri siber security juga terbilang cukup tinggi, yakni sebanyak 3,4 juta orang.
Tentunya ini perlu kesiapan untuk seluruh organisasi, dan menjadi isu yang sangat krusial.
Untuk itu, lanjut Sophia, pengembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, perlu sejalan dengan upaya antisipasi yang baik.
Baca juga: Lembaga Keuangan Jadi Industri Paling Banyak Diserang Kejahatan Siber
Diketahui, perkembangan teknologi telah terjadi di semua sektor, termasuk di dunia atau sektor jasa keuangan.
"Perkembangan teknologi memberikan peluang yang sangat besar di segala aspek kehidupan kita, pastinya tidak akan terlepas dari sentuhan teknologi. Hal ini melahirkan berbagai inovasi teknologi seperti AI," papar Sophia.
"Tentunya pengembangan inovasi (teknologi AI) harus dibarengi dengan level governance yang diharapkan bisa mengantisipasi dan tidak terlambat dengan inovasi yang telah dilakukan," pungkasnya.