Baca tanpa iklan
"Pihak manajemen PT IMIP sendiri masih berkoordinasi untuk penanganan krisis seluruh aspek, antara lain mencakup penyiagaan keamanan dan keselamatan karyawan, klinik medis, sekuriti, dan penyediaan informasi kepada publik," papar Dedy.
Baca juga: Barang Sitaan Dugaan Korupsi Ore Nikel Senilai Rp 42,31 Miliar Dilelang Kejagung
"Saat ini, beberapa korban yang berhasil diidentifikasi, dan atas permintaan pihak keluarga korban, jenazah mereka hari ini telah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing," pungkasnya.
Tim investigasi Disnakertrans Sulawesi Tengah Diterjunkan
Tim investigasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah diterjunkan untuk kasus ledakan tungku di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).
Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Disnakertrans Sulteng, Arnold Firdaus.
Ia mengatakan, tim investigasi dari Disnakertrans Sulteng nantinya akan berkolaborasi dengan tim investigasi bentukan PT IMIP guna mencari penyebab kecelakaan kerja.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kemnaker dan PT IMIP untuk turun bersama," ucap Arnold via Whatsapp, Minggu (24/12/2023).
Dia menjelaskan, hasil yang didapat tim investigasi akan dirapatkan bersama Kemnaker untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
"Kami cari tahu sumber masalahnya dahulu untuk putuskan langkah selanjutnya agarkejadian itu tidak terulang," ucap Arnold.
Sedikitnya 51 pekerja PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) mengalami luka usai terdampak ledakan tungku Smelter, Minggu (24/12/2023).
Serikat Buruh: Perusahaan China Abaikan K3
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) buka suara terkait dengan tungku PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang meledak.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, hal itu merupakan dampak dari investasi China di Morowali yang memberi upah murah dan mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh itu pun meminta segera dibuat Tim Pencari Fakta dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai instansi terkait.