Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat buruh mendorong aparat kepolisian untuk segera melakukan proses hukum terhadap pimpinan perusahaan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menduga ada pelanggaran ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja di PT ITSS sehingga terjadi ledakan tungku smelter di Morowali, Sulteng.
"Pihak kepolisian segera proses hukum pimpinan perusahaan PT ITSS," ujar Mirah saat dihubungi Tribunnews, Rabu (27/12/2023).
Baca juga: Berkaca Kasus Ledakan Tungku PT ITSS, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Audit Semua Smelter
Mirah menekankan, agar pimpinan perusahaan PT ITSS harus diproses secara hukum atas terjadinya tragedi kemanusiaan ini.
Selain itu, PT ITSS wajib bertanggung jawab kepada keluarganya, demi memastikan keluarga korban dapat melanjutkan kehidupannya setelah kehilangan kepala keluarga.
"Pengawasan yang lemah dan minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan adalah persoalan klasik yang tidak pernah diselesaikan oleh Pemerintah," kata Mirah.
Ia merasa prihatin dengan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di PT ITSS di Morowali terus bertambah. Hingga Rabu (27/12/2023) pagi total korban tewas tercatat sebanyak 19 orang.
"Melihat kondisi luka korban yang parah saya memperkirakan kemungkinan akan ada bertambah korban jiwa lagi," kata Mirah.
Baca juga: Update Ledakan Tungku di PT ITSS Morowali: Korban Bertambah 5 Orang, Kata Tim Investigasi Kemnaker
Sebelumnya, terjadi ledakan tungku smelter terjadi di PT ITSS, salah satu tenant yang beroperasi di kawasan PT IMIP. Kecelakaan kerja terjadi sekitar pukul 05.30 dan mengakibatkan 51 korban. Kini 19 korban di antaranya dilaporkan meninggal, sedangkan sisanya mengalami luka ringan dan berat.
Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan menyampaikan, insiden itu bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan pada bagian tungku.
Berdasarkan hasil investigasi awal, ledakan diperkirakan terjadi karena di bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Walhasil, ledakan terjadi saat perbaikan.
Di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku.
"Akibatnya, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak," ujar Dedy melalui keterangan tertulisnya.
Komisi VII DPR Minta Operasional Dihentikan Sementara
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta agar perusahaan smelter PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah, menghentikan sementara operasional dalam mengolah nikel.
Hal itu guna memudahkan pihak kepolisian menginvestigasi ledakan hebat yang terjadi di perusahaan yang berlokasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah itu.
Penghentian sementara itu menurutnya, juga dimaksudkan demi memastikan keamanan operasional smelter nikel dari kejadian serupa di masa depan.
"Selama pengusutan masih berjalan, operasional PT IMIP harus menghentikan operasionalnya," ujarnya dalam keterangan kepada media, Senin (25/12/2023).
Gunhar meminta agar dipastikan tingkat keamanan terjamin dari kejadian kebakaran. Selain itu, diperlukan investigasi menyeluruh dari pihak berwajib serta kementerian Perindustrian selaku pengawas, untuk mencari penyebab insiden yang terjadi.
"Kami dari Komisi VII DPR RI meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kebakaran yang terjadi di PT IMIP, hingga ditemukan penyebab bencana yang menelan korban jiwa para pekerja itu," ucap Gunhar.
Gunhar menambahkan, pengusutan dan investigasi menjadi suatu yang penting demi memastikan apakah kejadian yang merenggut sejumlah korban jiwa para karyawan perusahaan itu, akibat dari kelalaian atau akibat masalah peralatan.
"Melalui investigasi akan ditemukan, apakah karena kelalaian? Atau apakah karena peralatan yang digunakan kurang layak? Selain itu, perlu dipastikan bagaimana perawatan terhadap peralatan smelter secara berkala sesuai aturan," kata Gunhar.
Masalah peralatan, menurutnya, harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait, antara lain perusahaan smelter dan juga Kementrian Perindustrian selaku pengawas dalam hal ini.
"Untuk itu, diperlukan investigasi menyeluruh dari pihak berwajib serta kementerian Perindustrian selaku pengawas, untuk mencari penyebab insiden yang terjadi," tegasnya.