Namun, Badan Usaha Peleksana (BUP) MLFF, yaitu PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), mengaku belum bisa memenuhi tenggat waktu untuk melakukan uji coba MLFF di Tol Bali Mandara.
Direktur Utama RITS saat itu, Musfihin Dahlan, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mencapai tenggat waktu yang ditetapkan tanggal 1 Juni 2023.
"Karena dua hari lagi sangat tidak mungkinkan kita melaksanakan itu," kata Musfihin kepada wartawan di Kantor Roatex, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Musfihin Dahlan menyatakan, PT RITS sebagai pelaksana dari proyek MLFF masih belum menerima teknologi dari kontraktor Multi Contact.
Di mana, teknologi itu digunakan untuk mengimplementasikan sistem MLFF, hingga tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.
"Jadi kontraktor belum bisa mendeliver (mengirim) kepada kami, dari sistem yang akan diimplementasikan pada Juni," jelasnya.
Menurut Musfihin, pihaknya juga menemukan perbedaan pandangan antara manajemen PT Roatex sebagai induk utama PT RITS dan kontraktor Multi Contact zrt.
Sehingga, hal tersebut menyebabkan batalnya pelaksanaan uji coba MLFF ini.
"Karena memang didalam proses pengerjaan atau pengembangan atau development daripada sistem ini, antara Indonesia terutama menejemen PT Roatex dengan kontraktor dari manajemen yang berasal dari Hungaria memang beda pandangan," tutur dia.
Pada Juli 2023, Direktur Utama RITS yang baru, Attila Keszeg, memastikan bahwa ujicoba pembayaran tol nirsentuh atau MLFF akan segera terealisasi tahun ini.
Beberapa bulan kemudian, pada pertengahan Desember 2023, uji coba MLFF di Tol Bali Mandara akhirnya terlaksana. Di uji coba ini lah video palang menutup kemudian menimpa mobil viral di media sosial.
Terkait dengan hal itu, Jasa Marga turut memberi respons.
Baca juga: Prediksi Roatex, Tidak Ada Kenaikan Tarif Tol Saat Uji Coba MLFF
Corporate Secretary and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, saat ini pihaknya masih terus memonitor dan ikut dalam tahap evaluasi uji cobanya seperti apa.
"Walaupun memang kita sifatnya hanya berpartisipasi ya di ranah uji coba dan evaluasi monitoring ada di Kementerian PUPR, BPJT dan badan usaha pelaksana," kata Lisye, Senin (18/12/2023).