TRIBUNNEWS.COM, MAGETAN – Ratusan petani, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), anak muda hingga tokoh agama se-Kabupaten Magetan, Jawa Timur berkumpul di Warung Kopi Bara Gablak, Kamis (18/1/2024) malam.

Mereka terlihat sangat antusias berdialog dengan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menyimak banyak keluhan petani. Mereka yang hadir satu per satu menyampaikan keluh-kesahnya untuk mewakili kelompoknya.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Magetan, Darsono mengungkapkan permasalahan krusial terkait pupuk bersubsidi, yang kini dihadapi petani di seluruh Indonesia.

“Tolong Pak, kuota pupuk bersubsidi ditambah. Dari 99 komoditas pertanian yang mendapatkan pupuk bersubsidi, sekarang tinggal 9 komoditas saja, setelah diterbitkan Permentan baru," kata Darsono.

Selain mengurangi kuota pupuk bersubdisi, pasokannya pun sangat sedikit. Disebutkan Darsono, untuk standar 3 kwintal pupuk per hektare, kini petani hanya menerima 70 kilogram per hektare.

"Bagaimana hasil panen bagus, Pak. Pupuk yang diberikan banyak berkurang. Kami tahu, kuota pupuk bersubsidi dikurangi karena beban anggaran negara berat. Tapi, anggarannya malah buat program Food Estate yang sekarang mangkrak," tegasnya.

Food Estate adalah Program Strategis Nasional 2020-2024 yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Proyek Food Estate yang mangkrak ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdasarkan Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Baca juga: Anies Beberkan Alasan Pola Contract Farming Lebih Cocok Dikembangkan Dibandingkan Food Estate

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Parlemen, pada 16 Agustus 2023 menyatakan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 108,8 triliun untuk membangun Food Estate di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Dana sebesar Rp 108, 8 triliun itu dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.

Baca juga: Anies: Food Estate Singkong Untungkan Kroni, Merusak Lingkungan dan Tak Menghasilkan  

Pemerintah juga bertekad untuk meningkatkan produksi pangan domestik, memperkuat kelembagaan petani, mendukung pembiayaan, dan perlindungan usaha tani. Namun proyek itu

Seharusnya Anggaran Proyek Food Estate untuk Tambah Kuota Pupuk

Darsono mengatakan, dana sebesar Rp 108,8 triliun untuk membangun proyek Food Estate yang kini mangkrak, lebih baik digunakan untuk menambah kuota pupuk bersubsidi bagi petani supaya panen membaik.

Sebab, anggaran jumbo senilai lebih dari Rp 100 triliun terbukti terbuang sia-sia. Bahkan, proyek Food Estate berdampak negatif pada hilangnya hutan yang ditebang untuk lahan food estate yang tidak menghasilkan apa pun.

Baca juga: Pakar: Food Estate Militeristik, Tak Demokratis, dan Tak Libatkan Petani

"Mending buat menambah kuota pupuk bersubsidi, pasti manfaatnya lebih dirasakan oleh rakyat. Kalau Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden, tolong program ini ditinjau ulang," ucapnya.

Ganjar menyatakan sepakat, bahwa kuota pupuk bersubsidi harus ditambah agar petani kecil tidak kesulitan.

"Selain itu, kita juga harus membangun pabrik pupuk sendiri agar kebutuhan kita tidak terlalu mengandalkan negara lain. Saya sepakat bahwa kita harus seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran," ucapnya. (*)