Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap bahwa merger antara Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bagian dari penguatan bank-bank syariah.
"Ya itu kan bagian dari penguatan bank-bank syariah ini supaya bagus dan lebih mampu untuk melakukan pemajuan di sistem keuangan kita," kata Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki ketika ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Menurut dia, selama aksi korporasi tersebut membawa kebaikan, Kemenag akan mendukung langkah tersebut.
"Ya kita selama itu membawa kebaikan, tentunya merger ini kan bagian yang sudah diperhitungkan, kalau memang itu kebaikannya banyak, kita dukung saja," ujar Saiful.
Ia mengatakan, saat ini proses rencana mergernya masih berjalan. Menurut Saiful, manfaat yang didapat dari merger ini nantinya bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lebih baik lagi.
"Ya, secara teknis memang sudah diperhitungkan dan itu ada azas manfaat yang bisa kita capai dan itu bagian dari usaha kita untuk terus meningkatkan, sebagai tugas pokok mengawal haji ini sendiri," kata Saiful.
"Jadi, biar azas manfaat yang diambil dari penjualan itu bisa kita manfaatkan lebih baik lagi," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan adanya kemungkinan aksi korporasi dalam bentuk merger, antara Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara (BTN) pada tahun depan.
Ia mengaku telah melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama.
Apabila aksi korporasi tersebut dapat terwujud, maka Indonesia akan kembali memiliki bank syariah yang skalanya cukup besar, selain PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Diketahui, Bank Muamalat merupakan salah satu Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Kemarin sudah diskusi dengan BPKH, Menteri Agama. Mungkin enggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ungkap Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
"Itu kalau nanti digabungin mungkin bisa masuk Top 16, dan siapa tau masuk 10 besar," sambungnya.