News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi

Ada Menteri Disebut Sudah Muak ke Jokowi, Ingin Mundur Disodorkan 'Kasus Hukum', Faisal Basri: Jahat

Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ekonom senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Senin (5/2/2024).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak betah bekerja lagi karena sudah tak sejalan.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat.

Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengaku mendapatkan kabar beberapa menteri sudah muak dengan Jokowi dari berbagai sumber.

Baca juga: Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Menlu Retno Marsudi: Kalian Percaya?

"Kami kerja bersama. Ada kawan yang tugasnya mengimbau kawan tertentu di menteri. Progresnya makin bagus, mereka (para menteri) makin eneg (muak)," kata Faisal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, ditulis kembali Selasa (6/2/2024).

Faisal tidak menyebut menteri yang sudak muak dengan Jokowi dan akan mundur dari kabinet tetapi didatangi tim membahas soal kasus hukum.

Namun, Faisal tidak merinci apa yang dimaksud dengan kasus hukum tersebut.

"Ada sejumlah menteri yang ada naga-naganya mundur, didatangi oleh tim gitu. 'Nih, sudah selesai nih kasus hukumnya.' Inilah politik jahat, Jokowi menyandera," ujar Faisal.

"Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani, tetapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi," lanjutnya.

Sebelumnya, Faisal pun menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan beberapa lainnya berencana mundur dari kabinet Jokowi.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur."

"Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Ganggu Perekonomian

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut angkat suara terkait adanya isu sejumlah menteri akan mundur.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, mundurnya Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo pada dasarnya tak mempengaruhi stabilitas dunia usaha dan perekonomian nasional.

Khususnya Menteri- Menteri yang tak berkaitan dengan bidang ekonomi, seperti Mahfud MD yang telah undur diri pada pekan lalu.

"Isu mundurnya menteri jika itu terjadi, tidak otomatis akan berpengaruh besar pada dunia usaha," ucap Shinta kepada Tribunnews, Minggu (4/2/2024).

"Perlu dilihat dulu, Menteri apa yang mundur, apakah lembaga yang dipimpin berhubungan dengan kebijakan yang ada kaitan dengan perekonomian makro dan investasi atau tidak," sambungnya.

Namun, dampak negatif dapat dirasakan apabila yang mengundurkan diri adalah Menteri yang berkaitan erat dengan bidang ekonomi.

Salah satu contohnya, isu mundurnya Sri Mulyani jika benar-benar terjadi.

Menurut Shinta, mundurnya Menteri Keuangan akan memberikan probabilitas dampak sentimen negatif pada market, pelaku pasar, terutama investor asing.

"Karena sosok beliau memiliki kredibilitas tersendiri di kancah global. Jika Menteri-Menteri kemudian mundur meninggalkan kabinet, ini bisa saja menjadi efek bola salju terhadap kepercayaan investor hingga kreditor," papar Shinta.

Ia melanjutkan, kalau pun terjadi, dampak negatif ini akan menjadi konsekuensi jangka pendek saja.

Shinta menaruh harapan agar Pemerintah melakukan implementasi kebijakan, melalui Lembaga-Kementerian untuk bisa menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif dalam jangka panjang.

"Jadi tentu saja saja kebijakan institusi dan komitmen pelaksanaan yang sangat fundamental, bukan semata tentang sosok yang mengepalai kementerian," pungkasnya.

Sri Mulyani Bertemu Megawati

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap isi pembicaraan antara Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait tentang pendapatan negara.

“Pertemuan merupakan hal rutin. tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara berbicara tentang fiskal (pendapat negara) itu merupakan hal penting,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto kepada awak media saat acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, di GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto menjelaskan jika pertemuan itu berlangsung karena Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIn) serta Sri Mulyani selaku ketua pengarah ex-officio.

Baca juga: Kabinet Jokowi bakal kacau-balau jika Sri Mulyani dan sejumlah menteri mundur

“Bu Mega kan dalam kapasitas beliau presiden kelima, beliau ketua dewan pengarah badan riset inovasi nasional di mana Bu Sri selaku Ketua ex-officio,” tuturnya.

Ia enggan menjawab jika pertemuan tersebut membicarakan soal isu Sri Mulyani yang akan mundur dari jabatan Menkeu seperti yang tengah beredar.

“Yah Bu Sri Mulyani dan bu Mega karena sering ketemu di BRIN secara tertutup yah saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas,” tuturnya.

Tanggapan Sri Mulyani

Sri Mulyani telah angkat bicara mengenai isu dirinya yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Usai rapat intern di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Sri Mulyani mengatakan dirinya masih bekerja.

"Masak? Ini masih kerja," katanya, Jumat (19/1/2024).

Sri Mulyani tidak menggubris mengenai isu tersebut. Sambil berjalan ke arah mobil dinasnya, Sri Mulyani mengatakan dirinya bekerja.

"Aku mau maju, aku mau maju, saya bekerja, bekerja," katanya sambil berjalan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini