Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai manajemen pemerintah buruk dalam tata kelola beras dari hulu ke hilir.

Hal tersebut diutarakan Johan merespon perkembangan harga beras hingga menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Menurut Johan, pemerintah gagal dalam hal produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir.

"Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik, Saya tegaskan persoalan beras tidak sesederhana itu," ujar Johan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (2/3/2024).

Johan menambahkan memang benar terjadi penurunan produksi beras akibat perubahan iklim tapi jumlahnya tidaklah signifikan, justru penyebab signifikan dari terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan.

Dari pertanian ke non pertanian yang terus meningkat setiap tahun, dan penurunan produktivitas padi dan beras akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida berlebih.

Bahkan, Johan menilai Kebijakan Impor beras selama ini yang selalu merugikan petani dan masyarakat luas menjadi sebab rusaknya kemandirian pangan nasional. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi persoalan beras ini.

"Bagi saya harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras seperti optimalisasi seluruh daerah produksi beras dengan dukungan anggaran yang besar untuk kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan irigasi yang prima sebagai langkah intensifikasi produksi," terang Johan.

Baca juga: Penyebab Pasokan Beras SPHP Belum Merata di Supermarket dan Minimarket

Selama ini, lanjut dia, pemerintah gagal memperbaiki tata kelola beras mulai tata kelola harga, pasca panen, distribusi, manajemen stok, integrasi pasar beras, dan tata kelola konsumsi beras.

Johan mendorong peningkatan produksi beras melalui penggunaan padi unggul bersertifikat untuk mendongkrak produktivitas dengan sistem budidaya yang lebih baik.

"Dengan memberdayakan para penyuluh pertanian dan perlindungan kepada petani secara optimal, selain itu pemerintah mesti mengatasi kondisi ‘food looses’ (kehilangan) padi yang masih besar di Indonesia melalui penanganan pascapanen yang tepat,” ujar Johan.

Baca juga: Harga Beras di Penggilingan hingga Eceran Kompak Naik di Februari 2024

Johan melanjutkan bahwa persoalan kelangkaan dan harga beras yang terus meroket ini, jangan hanya dilihat bahwa harga dunia sedang tinggi atau menyalahkan cuaca.

Namun pemerintah sendiri gagal melakukan perbaikan tata kelola beras dan angka produksi terus menurun setiap tahun, bahkan dari sisi rata-rata konsumsi beras malah mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir yang menurut data BPS cenderung menurun 11,6 persen konsumsi beras per kapita.

Johan menandaskan bahwa pemerintah harus memperbaiki kondisi pasar beras di Indonesia, sehingga harga dapat lebih stabil dan stok di pasaran tidak langka seperti sekarang.

Baca juga: Tanggapan KPPU Soal Indikasi Permainan Kartel di Balik Kenaikan Harga Beras

"Saya menganjurkan agar segera diperbaiki pola distribusi beras yang lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia serta integrasi harga beras di pasaran mengingat harga beras domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional," kata Johan.

Johan menyebutkan bahwa produksi pada tahun 2023 lalu mengalami penurunan sekitar satu juta ton dan pemerintah tidak mampu mengantisipasi terjadinya gagal panen di daerah sentra beras akibat rendahnya kinerja dan anggaran pertanian.

"Pemerintah harus segera melakukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras sebagai komoditi pangan pokok demi ketahanan pangan dan stabilitas nasional," terangnya.