TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Harus diakui koperasi memiliki hubungan paling erat dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi alternatif pembiayaan di luar perbankan yang dianggap lebih ramah dan dekat dengan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pengawasan, penataan, pembenahan, serta kemampuan SDM yang ahli dibidangnya. Standar usaha pun dibutuhkan agar koperasi mampu bersaing dan berkembang seperti layaknya perbankan.

Pembinaan, pembenahan dan pengawasan pun terus dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM hingga saat ini. Sebagai lembaga negara yang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), KemenkopUKM mengemban fungsi dan tanggung jawab penting bagi kemajuan dan masa depan KUMKM di Indonesia.

Dari segi permodalan, KemenkopUKM memiliki satuan kerja yang bertugas menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan UMKM yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

LPDB-KUMKM menggelontorkan dana bergulir yang utamanya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga keuangan atau pembiayaan lainnya.

Dana bergulir yang disalurkan LPDB-KUMKM kepada KUMKM sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peruntukkannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

Salah satu penerima manfaat dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu KSP Lombok Sejati NTB. Koperasi primer tingkat provinsi ini bergerak pada usaha simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 16.485 orang dan total karyawan sebanyak 53 orang.

Koperasi yang sudah memiliki lima kantor cabang, yakni kantor cabang Mataram, Lombok Timur, Kopang, dan Gerung. Sedangkan kantor cabang yang terakhir di Praya saat ini masih proses persiapan.

Tingginya kebutuhan anggota khususnya yang memiliki usaha produktif, serta suku bunga bersaing dan rendah mendorong koperasi untuk mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM. KSP Lombok Sejati NTB telah mendapat perkuatan permodalan LPDB-KUMKM sebanyak empat kali sejak tahun 2009 hingga 2023. Hingga kini, pembiayaan KSP Lombok Sejati berstatus kolekbilitas lancar.

Ketua KSP Lombok Sejati NTB Suyitno mengatakan, kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan LPDB-KUMKM menjadi alasan mengapa bermitra dengan LPDB-KUMKM.

Mulai pulihnya sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta banyaknya usaha anggota yang terdampak menyebabkan tingginya kebutuhan anggota akan tambahan modal usaha dengan tarif bunga rendah.

Oleh sebab itu, apabila KSP Lombok Sejati NTB masih diberi kepercayaan untuk mengelola dana bergulir bagi anggota di tahun mendatang, maka koperasi berkomitmen akan amanah mengelolanya.

KSP Lombok Sejati NTB yang berkantor pusat di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Kabupaten Lombok Barat NTB berupaya menggenjot prestasi yang lebih baik lagi di tahun 2024. Koperasi mencanangkan sejumlah strategi, di antaranya menjaring informasi pasar untuk penempatan dana, memasarkan produk pinjaman dengan tarif bunga bervariasi dan bersaing untuk dimanfaatkan oleh anggota dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan kunjungan penagihan kepada anggota-anggota peminjam yang telah mendapat pinjaman dari KSP Lombok Sejati NTB.

Sedangkan untuk pinjaman anggota yang bermasalah atau kondisi gagal bayar, koperasi harus benar-benar memperhatikan 5C dari unsur kelayakan usaha sejak awal pemberian pinjaman, yakni character, capacity/cashflow, capital, conditions, dan collateral.

"Selain itu, harus ada jaminan yang marketable, dan rutin membuat jadwal kunjungan ke anggota peminjam agar dilakukan pembinaan atau penagihan bila terjadi kondisi tersebut,” tutur Suyitno.

Suyitno mengatakan, selain bersinergi dengan LPDB-KUMKM untuk mendukung pelayanan dan mengembangkan produk-produk yang ada, koperasi juga bersinergi dengan mitra perbankan dan Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP). Bimbingan dan arahan juga didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Bidang Pengembangan Kelembagaan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Harapannya, koperasi mampu memberi kontribusi positif bagi peningkatan layanan yang lebih sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Koperasi yang berdiri tahun 2004 terus mengupayakan kinerja yang baik melalui peningkatan manajemen SDM serta kelembagaan yang baik dan tertib.

Koperasi juga berharap dapat lebih maju, berkembang, dan mampu memberi manfaat besar bagi masyarakat terutama untuk kesejahteraan anggotanya.

“Pelayanan LPDB-KUMKM sangat berkesan bagi kami, karena kami selalu dibantu dan diarahkan khususnya saat kekurangan likuiditas untuk pengembangan usaha. LPDB-KUMKM menjadi mitra kerja yang kehadirannya nyata dan dapat diandalkan. Selama 14 tahun bersinergi dengan LPDB-KUMKM, KSP Lombok Sejati NTB dapat bertahan hingga saat ini tidak bisa dipungkiri berkat kerja sama yang baik dengan LPDB-KUMKM,” jelas Suyitno.

Harapan kami, lanjut Suyitno, LPDB-KUMKM dapat memberikan pinjaman berupa bantuan likuiditas, mengingat ada situasi tertentu yang mengharuskan koperasi untuk membayar namun cadangan kasnya tidak mencukupi.

Di samping itu, ke depan LPDB-KUMKM dapat menjadi Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi, karena hal ini dapat membantu mewujudkan masa depan koperasi yang lebih baik dan maju di Indonesia.

Berdasarkan data Online Data System (ODS) KemenkopUKM, jumlah koperasi di Kabupaten Lombok Barat tercatat sebanyak 268 unit di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah tersebut masih tergolong rendah dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menanggapi hal ini Suyitno selaku Ketua KSP Lombok Sejati NTB mengatakan bahwa pola pikir masyarakat masih menjadi faktor dominan yang sangat mempengaruhi.

“Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih wadah usaha non-koperasi dibanding koperasi, karena dalam perkoperasian intervensi anggota melalu Rapat Anggota sangat dominan. Faktor ini menyebabkan orang lebih mencari wadah usaha lain yang lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Kami harap, pemerintah perlu menjawab tantangan ini dengan membuat terobosan-terobosan baru khususnya untuk menjaring koperasi-koperasi potensial di daerah,” kata Suyitno.

Menjawab tantangan ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada pelaku KUMKM, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. LPDB-KUMKM didapuk oleh pemerintah khususnya KemenkopUKM untuk menjadi garda terdepan bagi perkuatan permodalan KUMKM di Indonesia.

“Misi melakukan pemihakan bagi kelangsungan KUMKM terus digaungkan di lingkungan LPDB-KUMKM. Bahwa kita merupakan bagian dari pelaku sejarah yang turut serta menggerakan denyut ekonomi terbesar di negeri ini, melalui koperasi dan UMKM. Selain itu, sinergi dengan pelaku KUMKM juga terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, tentunya dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dinas KUKM pun membantu kami menjaring koperasi-koperasi potensial di wilayahnya masing-masing,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM terus melakukan mapping dengan mengundang koperasi-koperasi yang terafiliasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dilakukan untuk mengurai kendala-kendala yang ditemui masyarakat khususnya saat mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM.

Menjawab kendala lainnya yang seringkali dihadapi koperasi, kami juga tetap menggandeng lembaga-lembaga penjamin guna meminimalis kekurangan agunan saat mengakses dana bergulir.

“LPDB-KUMKM optimis penyaluran dana bergulir dan pencapaian target tahun 2024 ini dapat berjalan sesuai target dan waktu yang ditentukan. Melalui penerapan strategi, kebijakan, serta kolaborasi dan sinergi yang baik dengan semua pihak, baik internal, mitra koperasi, maupun para pemangku kepentingan (stakeholder), kami yakin bisa melalui tahun 2024 dengan penuh semangat,” jelas Supomo.