TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk rapat dan studi banding. Jokowi meminta para kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program unggulan, bukan untuk program tak jelas.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi dalam acara Musrenbangnas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Jokowi juga mengungkapkan kegusarannya ada Pemda yang menggunakan anggaran penanganan stunting untuk membangun pagar Puskesmas.

Dia tidak mengungkap di mana hal itu ditemukan. Namun, Jokowi memastikan ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran seperti itu.

"Jangan sampai ada anggaran stunting diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas, ada. Jangan bilang enggak ada, ada. Padahal enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Jokowi.

Presiden memerintahkan semua kepala daerah membenahi anggaran dan program. Dia mengatakan program-program pemerintah daerah harus tepat sasaran dan strategis.

Program yang disusun pemerintah pusat hingga daerah harus berorientasi hasil.

"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," kata Jokowi.

"Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," lanjutnya.

Jokowi mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi situasi perekonomian yang berat. Sejumlah negara telah mengalami resesi.

Dia menjelaskan kondisi Indonesia mungkin tak seburuk negara lain. Namun, ia tak mau anggaran yang ada justru dihambur-hamburkan.

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran sesuai program pemerintah pusat. Jokowi berkata program pemerintah daerah harus sejalan dengan pembangunan pusat.

"Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub, tetapi jalan mestinya ini daerah. Jalan ke pelabuhannya, meski pendek cuma sekilo-lima kilometer, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," ujarnya.