“Jadi harus dilakukan menyeluruh dan semua sepakat termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang selama ini tidak setuju dengan penerapan Zero ODOL ini,” ujar Basuki saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI beberapa waktu lalu.

Dalam penanganan masalah ODOL ini, Basuki menyarankan agar dilakukan seperti halnya dalam dalam penanganan banjir. Di mana, masalahnya baru bisa selesai jika juga melibatkan semua pihak-pihak terkait.

“Kalau hanya kami saja nggak akan bisa selesai. Harus ada KLHK, ada yang lain,” tuturnya.

Baca juga: Apindo Desak Ada Kajian Lintas Kementerian Bahas Kebijakan Zero ODOL

Menurut dia, menangani masalah truk ODOL seperti menangani banjir. Harus melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk Komisi-Komisi lain di DPR yang terkait. 

"Saya ingin mengusulkan untuk ada yang rutin membicarakan, bikin rapat gabungan di DPR ini, ini kalau saran kami. Jadi mengundang Komisi yang membawahi perdagangan dan perindustrian. Karena sampai sekarang yang minta untuk di relaksasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,” ungkapnya.

Dia mengakui jika hanya beberapa pihak saja yang terlibat menangani truk ODOL seperti saat ini hanya Kemenhub, KemenPUPR, Korlantas saja, masalah truk ODOL ini tidak bisa terselesaikan.

“Jadi, perlu adanya pembahasan dengan semua instansi terkait agar masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.