Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Harian Panitia Nasional World Water Forum ke-10 Basuki Hadimuljono, buka suara soal pembubaran kegiatan diskusi aktivis lingkungan People’s Water Forum.

People's Water Forum (PWF) digelar bersamaan dengan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

PWF digelar pada 20-23 Mei 2024, sementara itu WWF pada 18-25 Mei 2024.

Basuki pun merespons santai mengenai pembubaran ini. Ia siap mengundang penyelenggara PWF untuk berdiskusi bersama.

Baca juga: Soal Tol MBZ Tak Penuhi Standar, PUPR: Prosedur Sudah Dipenuhi Semua

"Nanti kalau ada aspirasi akan saya tanya, saya datangi, saya akan undang juga. Semua boleh kok ngomong apa saja," katanya di Bali International Convention Centre, Jumat (24/5/2024) malam.

Basuki mengungkap bahwa dirinya juga sempat dikontak oleh pihak imigrasi mengenai kehadiran peserta PWF.

Dia pun berdiskusi dengan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan aparat terkait dengan hal itu.

Hasilnya, para peserta dari luar negeri yang hendak ke PWF, dibiarkan masuk ke Bali, tetapi dengan pengawasan yang ditingkatkan.

"Kemudian keputusannya let them masuk Indonesia. Kita agak awasi. Biasanya mereka memprovokasi. Demo-demo di Indonesia kan biasa selama ga mengganggu kita," ujarnya.

"Jadi, pada umumnya, tidak dilarang untuk berkegiatan di sini, selama tidak menggangu," pungkas Basuki.

Tandingan

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan PWF disebut digelar untuk menandingi WWF.

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali pun menolak pelaksanaan PWF.

Mereka menyatakan kegiatan PWF tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.

Baca juga: Menteri PUPR Buka-bukaan Soal 120 Proyek Strategis yang Akan Digulirkan di World Water Forum Bali

Gus Yadi, Koordinator Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menuding kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," ungkap Gus Yadi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.

Mereka meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap PWF ini.

"Pemerintah harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menahan diri dari menerima agenda asing yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal," ungkapnya.

Sementara itu dilansir Tribun Bali, kegiatan PWF tersebut digelar Forum Pro-Demokrasi (Prodem) Bali.

Sekretaris Forum Pro-Demokrasi Bali, Roberto Hutabarat mengatakan kegiatan PWF didatangai kelompok ormas meminta acara dibubarkan, pada Senin kemarin.

Padahal menurutnya, PWF 2024 adalah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

“Kelompok Ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum."

"Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum,” jelas Robert.

Prodem meminta pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024.

Baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun organisasi kemasyarakatan.

Mereka juga mendesak agar negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan.