Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih mengalami pelemahan dan bertengger di level Rp 16.400-an.

Said mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, posisi rupiah malah minus 5,25 persen. 

"Kecenderungan rupiah loyo disebabkan situasi eksternal dan internal. Belakangan investor menarik diri, khususnya dalam perannya sebagai buyer di Surat Berharga Negara (SBN)," kata Said kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Menurutnya, investor asing melepas SBN sejak pandemi covid-19. Pada tahun 2019, porsi asing dalam SBN sebanyak 38,5 persen, setahun kemudian tinggal 25,1 persen, dan akhir Mei 2024 tersisa 14 persen. 

"Perginya investor asing pada SBN mengakibatkan kepemilikan USD juga kian menurun," ujar Said.

Penyebab lain, kata Said, harga komoditas ekspor andalan Indonesia seperti batubara dan CPO atau minyak kelapa sawit pada 2023 dan 2024 tidak setinggi tahun 2022. 

"Sejak pertengahan tahun 2023 hingga kini harga batubara hanya di kisaran 120-an USD/ ton. Padahal, awal kuartal II 2022 hingga kuartal I 2023 harga batubara di level 400 USD/ton," ucapnya.

Di sisi lain, harga CPO tidak seperti tahun 2022, yakni 4.200 - 4.400 Ringgit/ton. Sedangkan, kini hanya 3.800 - 3.900 Ringgit/ton. 

Said menjelaskan, menurunnya dua komoditas andalan Indonesia ini tidak membuat dompet devisa negara tebal. 

Saat yang sama, dia menyebut bahwa pemerintah membuka kran impor yang juga menyebabkan sejumlah industri dalam negeri seperti tekstil gulung tikar dan merumahkan karyawannya.

Dari sisi eksternal, perekonomian AS perlahan makin membaik sejak badai inflasi di tahun 2022. Dia berkata, penguatan perekonomian AS membuat investor memilih meninggalkan Indonesia yang berakibat pada hilangnya pundi-pundi devisa baru.

"Akibat situasi di atas, tahun lalu saja current account Indonesia defisit 1,6 USD Billion. Bahkan food trade deficit Indonesia pada tahun 2023 menyentuh 5,3 USD Billion, angka tertinggi selama republik ini berdiri," ucap Said.

Said juga mengingatkan pemerintah tak terlena dengan data inflasi rendah di level 3 persen.