Baca tanpa iklan
"Mau pakai baju kuning, merah, hitam, dia enggak bisa ekspor. Mau tentara, mau polisi yang backing, enggak bisa karena (sudah diawasi oleh) sistem. Jadi, sistem ini akan mendisiplinkan bangsa," pungkas Luhut.
Sebagai informasi, pada Senin ini, peresmian SIMBARA untuk komoditas nikel dan timah Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, peluncuran Simbara untuk dua komoditas tersebut melanjutkan keberhasilan di komoditas batubara yang diresmikan pada tahun 2022.
"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komunitas batubara hari ini kita akan mulai memperluas Simbara untuk komunitas ikel dan timah yang perannya semakin strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan global," kata Isa dalam paparannya.
Isa menyampaikan, Indonesia adalah salah satu produsen Nikel dan Timah terbesar di dunia.
Tercatat, cadangan Nikel di Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia.
Sementara cadangan Timah Indonesia menepati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23 persen dari cadangan dunia.
Bahkan lanjut Isa, pada tahun 2023 volume produksi Nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton menepati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50 persen dari total produksi Nikel global.
Sedangkan produksi timah Indonesia sebesar 78 ribu ton atau menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22 persen dari total produksi timah global.
Selain itu, Simbara memberikan beberapa dampak positif yaitu pencegahan atas bonus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun.
"Dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan Automatic Locking System yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun," jelasnya.
Adapun peluncuran Simbara ini lanjut Isa, dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah dan juga pelaku usaha untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan mineral dan batubara di Indonesia.
"Secara khusus acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersendiri dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusaha nikel dan timah di Indonesia," tuturnya.