Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya akan memberikan lahan tambang batu bara paling bagus untuk Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Insya Allah kita memberikan (lahan) eks Perjanjian Karya pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus diluar dari KPC (Kaltim Prima Coal)," kata Bahlil saat Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal II 2024, di Kantor BKPM, Senin (29/7/2024).

Sayangnya, Bahlil enggan menyebutkan lahan yang dimaksud itu di mana. Sebab dia beralasan perlu lapor ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dahulu sebelum menentukannya. Meski begitu, Bahlil menyambut baik penerimaan IUP tambang ini dari PP Muhammadiyah.

Baca juga: Greenpeace Indonesia Soroti NU dan Muhammadiyah Kelola Tambang: Buka Peluang Kerusakan Lingkungan

"Ini barang bagus kita saja yang mikir negatif banyak sekali bilang ormas enggak punya pengalaman gimana,di Indonesia kalau misalnya pengusaha tambang apakah sudah punya tambang duluan sebelum menjalankannya," ucap Bahlil.

"Adanya ormas itu ditujukan untuk memberikan contoh kepada orang lain cara kelola tambang yang baik dong lingkungannya dijaga gitu," imbuhnya.

Diketahui, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Muhammadiyah Channel.

Adapun sebelum memutuskan menerima izin pengelolaan tambang, PP Muhammadiyah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Selain itu PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan anggota PP Muhammadiyah.

Dengan begitu, Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang, setelah sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerimanya.