Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengeklaim, ekonomi digital Indonesia bakal menyentuh angka 600 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di tahun 2030 mendatang.
Menurut Airlangga peningkatan jumlah tersebut didorong oleh program Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang telah dilakukan sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia.
"Dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang bisnis as usual 1 triliun dolar AS akan naik jadi 2 triliun dolar AS. Jadi ekonomi digital Indonesia 360 miliar dolar AS akan naik menjadi 600 miliar dolar AS," kata Airlangga dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, di JCC Senayan, Kamis (1/8/2024).
Baca juga: RUPSLB Teknologi Karya Digital Nusa Setujui Perombakan Pengurus, Siapa Saja?
Airlangga mengatakan, untuk mendukung hal tersebut terdapat syarat yang harus disiapkan adalah cross border e-commerce dan digital trade. Kedua, digital ID, ketiga mobilitas talenta digital, keempat e-payment yang BI jauh lebih depan dari semua region di dunia.
"Kemudian e-invoicing dan cyber yang aman. Jadi satu local currency settlement ini telah menjadi contoh berbagai negara lain," ujar Airlangga.
Airlangga bilang, untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital beberapa hal yang diperlukan dan tantangan ke depan antara lain menyoal infrastruktur digital yang merata sehingga tidak terpusat di Pulau Jawa.
"Berdasarkan Digital Competitiveness Index oleh East Venture. Kami sudah memetakan per daerah Pak Presiden. Jadi Jawa masih mendominasi tingkat ratas daya saing karena infrastruktur," jelas dia.
Kemudian, tantangan kedua yakni talenta digital unggul dan adaptif. Dia bilang,salah satu wilayah yang menjadi contoh adalah Provinsi Gorontalo naik 10 peringkat ke rangking 20.
"Ini didukung oleh program lokal Pak Remaja Cakap Digital dari DISKominfo setempat. Jadi ini luar biasa," terangnya.
Lalu, tantangan ketiga adalah dukungan penuh kepada startup dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keempat adalah regulasi yang adaptif dan melindungi. Kelima, peningkatan inklusi keuangan dan terakhir inovasi dan investasi teknologi baru.
"Pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard," terang Airlangga.