Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan reformasi organisasi yang merupakan mengerucut sebagai bentuk tuntutan dari bawah.

Karena itulah, sebanyak 16 pengurus Kadin kota/kabupaten se-Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi internal yang hasilnya mendorong segera pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa di Kadin Jawa Barat pada 21 Agustus 2024 di lantai 24 Menara Kadin Jakarta.

“Hal ini dilakukan karena masa kepemimpinan Kadin Provinsi Jabar telah berakhir pada 7 Februari 2024 dan terdapat sejumlah masalah di Kadin Kabupaten dan Kota di Jawa Barat lantaran absennya atensi dari pengurus Kadin Provinsi,” ujar Ketua Kadin Karawang, Fadludin Damanhuri dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (4/8/2024)

Merespons situasi politik pilkada yang juga kian meruncing di Jawa Barat, Kadin Kabupaten Karawang menegaskan permohonan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) ini tidak ada kaitannya dengan politik.

"Kita tidak masuk ke ranah politik karena bukan domain kita, ini murni untuk penguatan organisasi, bahkan Kadin Indonesia sudah mengeluarkan surat segera laksanakan Musprov. Nah, itu tidak diindahkan oleh Kadin Jawa Barat," jelasnya.

Baca juga: Bapanas: Inflasi Pangan Mulai Terkendali Mendekati Sasaran Pemerintah

Dengan adanya Musprovlub, Kadin Jabar diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang nyaman, juga memberikan kepastian kepada pengusaha terutama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ke depan.

"Jika tidak segera merapatkan barisan, perekonomian kita akan lebih terpuruk, siapa pun yang nanti memimpin harapan kami memiliki network yang baik dan mampu membaca situasi dan cepat mengambil keputusan untuk perekonomian Jabar yang lebih baik," pungkas Fadludin.