Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan salah satu program Makan Bergizi yang akan diterapkan di era Pemerintahan Prabowo Subianto, bakal memakan anggaran Rp 71 triliun.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani pada konferensi pers Rencana Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bendahara Negara mengungkapkan, program tersebut dinilai akan memberikan dampak yang cukup luas.

Baca juga: Tetap Berlanjut di Era Prabowo, Sejumlah Sektor Ini Masih Dapat Kucuran Subsidi-Kompensasi

Utamanya untuk memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak di Indonesia. Yang tentunya gizi tersebut akan berdampak terhadap lahirnya Sumber Daya Manusia yang unggul.

"Untuk program prioritas presiden terpilih makanan bergizi gratis yang 71 triliun sudah ada di sini. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas," ungkap Sri Mulyani.

Program Makan Bergizi ini juga akan memberikan efek ekonomi, yaitu turut mendongkrak kinerja pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan ekonomi daerah.

Adapun kabarnya, dalam penyediaan program Makan Bergizi, Pemerintah akan menggandeng pelaku UMKM.

"Tapi (program Makan Bergizi) juga multiplier ekonomi ke lokal juga akan ditekankan yaitu UMKM nya makin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak," tukasnya.

Baca juga: Anggaran Bangun IKN Tahun Depan Cuma Rp 143 Miliar, Begini Penjelasan Menkeu

Seperti diberitakan sebelumnya, postur RAPBN 2025 dirancang dengan defisit 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan negara akan mencapai Rp 2.996,9 triliun. Kontribusi perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun nilai ini naik jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 2.309,9 triliun.

"Tahun depan untuk penerimaan pajak dengan Bea Cukai mencapai Rp 2.490,9 triliun, kalau tahun ini Rp 2.309,9 triliun. PNBP di Rp 505,4 triliun, tahun ini Rp 492,1 triliun," jelasnya.

Adapun untuk belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun terbagi untuk belanja pemerintah pusat Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.

"Oleh karena itu kostumnya defisit APBN di 2025 adalah Rp 616,2 triliun, atau 2,53 persen dari GDP. Ini dalam hal ini pembiayaan adalah Rp 616,2 triliun," jelasnya.