Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa kebijakan hilirisasi mineral yang dilakukan pemerintah, telah menimbulkan banyak tekanan dari negara-negara dunia.
Jokowi mulanya mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah besar dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak mengekspor bahan mentah.
Bahan mentah tersebut tidak lagi diekspor, melainkan diolahnya terlebih dahulu di dalam negeri.
Baca juga: Dukung Hilirisasi Bauksit, Pertamina Patra Niaga Pasok Chemical untuk Proyek Alumina Refinery
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mengungkap bahwa keputusan tersebut membuat banyak menimbulkan tekanan dari negara-negara dunia.
Negara-negara tersebut, kata Jokowi, menentang keputusan Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Bahkan, ada yang berusaha menggagalkannya.
"Banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan," katanya saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Meski banyak tekanan dari berbagai negara, ia mengatakan pemerintah tidak goyah dan terus melaju dengan program hilirisasi ini.
"Tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ucap Jokowi.
Adapun program hilirisasi ini dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga, kemudian akan dilanjutkan ke timah.
Jokowi menyebut hilirisasi juga akan dilanjutkan ke sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.
Baca juga: Pembangunan Smelter Dongkrak Investasi Hilirisasi, Semester I 2024 Capai Rp 181,4 Triliun
Ia kemudian bersyukur saat telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga.
Industri pengolahan tersebut diklaim telah membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja.
Lalu, diklaim berhasil meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 158 triliun selama 8 tahun ini.
"Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemerintah juga telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaat besarnya oleh pihak asing.
"Seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont, alhamdulillah semua itu bisa kita ambil alih kembali," pungkas Jokowi.