TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Negara, menggantikan posisi Arifin Tasrif pada Senin (19/8/2024).

Sebelumnya, Bahlil menduduki posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan kini kursinya diisi Rosan Roeslani.

Cabut Ribuan Izin Pertambangan

Saat menjabat Menteri Investasi, Bahlil mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menurut Bahlil, kebanyakan dari para perusahaan pertambangan yang mendapatkan IUP tidak menjalankan kegiatan operasional selama bertahun-tahun.

"Kita cabut karena izinnya diberikan, tapi tidak jalan-jalan dan itu sudah bertahun tahun bahkan puluhan tahun," terang Bahlil saat konferensi pers, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Baru Gantikan Arifin Tasrif, Dilantik Jokowi Hari Ini

Bahlil bilang para pemegang IUP juga tidak pernah melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap tahunnya.

"Ada apa dibalik itu. Saya curiga berarti masih mau goreng-goreng barang itu," kata Bahlil.

Ia juga mengungkapkan perusahaan pertambangan yang mendapatkan IUP kebanyakan nama dan alamat perusahaannya tak jelas.

Mantan Ketua HIPMI ini mengatakan pencabutan IUP dilakukan atas dasar kajian yang mendalam dan kuat seperti tercantum dalam UUD 1945 terutama pada pasal 33 ayat 4.

Selain itu mengacu pada pasal 33 poin 3 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Sebenarnya masalah ini sudah kelihatan lama tapi yang berani mencabut hanya Presiden Joko Widodo. Sudah dikasih teguran berkali-kali tidak digubris maka kami cabut lah barang itu," imbuh Bahlil.

Bahlil berharap ke depan pelaku usaha yang mendapat IUP agar memanfaatkan sesuai peruntukan izin pertambangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak mematuhi aturan pemenuhan pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO).

Pada Kamis (6/1/2022) kemarin, Jokowi mengumumkan mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara, 192 izin sektor kehutanan dengan luas 3.2 juta Ha serta hak guna usaha (HGU) dengan luas 38 ribu Ha.

Upaya pencabutan IUP ini dikarenakan tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

Profil Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia menjabat Menteri Investasi sejak 2021 dan merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019.

Bahlil lahir pada 7 Agustus 1976, di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Ia bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kolaka Timur dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kolaka.

Bahlil kemudian pindah ke Fakfak dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) YAPIS Fakfak.

Dari SMA, Bahlil memutuskan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura.

Namun, ia lulus sangat terlambat di usia 26 tahun karena pendidikannya terhenti akibat keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998.

Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, ia memiliki catatan profesional yang panjang.

Dilansir bkpm.go.id, nama Bahlil tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat pada 2003.

Bahlil kini memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah naungan PT Rifa Capital sebagai perusahaan induk.

Ia juga pernah menjadi Ketua HIPMI periode 2015-2019 dan memimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018.

Sopir Angkot hingga Dekat Jokowi

Mengutip Kompas.com, Bahlil meniti kariernya dari nol.

Sebelum namanya besar di dunia bisnis, ia berjuang hidup dengan berdagang kue hingga menjadi sopir angkutan umum.

Ayah Bahlil dahulu berprofesi sebagai kuli bangunan. Sementara, sang ibu ikut bekerja membantu ekonomi keluarga dengan menjadi tukang cuci.

Sejak sekolah dasar Bahlil turut membantu perekonomian keluarga. Ia menjual kue di sekolah.

Hal ini dilakukan demi membeli sepatu dan membiayai sekolah.

Saat masih bersekolah di tingkat menengah pertama, Bahlil sempat menjadi kondektur.

Di tingkat menengah atas, ia pernah jadi sopir angkot.

Perjuangan Bahlil pun membuahkan hasil.

Lepas sekolah, ia melanjutkan pendidikan tinggi dengan berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Papua.

Semasa kuliah Bahlil aktif dalam keorganisasian mahasiswa.

Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Selesai kuliah, Bahlil sempat menjadi pegawai kontrak di perusahaan Sucofindo.

Seiring berjalannya waktu, Bahlil dan teman-teman mendirikan kantor konsultan keuangan dan IT.

Pada usia 25 tahun, Bahlil menjadi direktur wilayah konsultan tersebut di Papua dan memimpin 70 orang karyawan.

Sebelum menjabat Kepala BKPM, Bahlil sudah dikenal dekat dengan Jokowi.

Jokowi kerap memanggil Bahlil dengan sebutan "adinda".

Hal itu terjadi salah satunya ketika Bahlil dan Jokowi bertemu di Musyawarah Nasional Hipmi XVI di Jakarta, Senin (16/9/2019) lalu.

Saat Pilpres 2019 lalu Bahlil menyatakan dukungannya ke Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Bahkan, Bahlil juga bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda.