TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menggencarkan pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Untuk jalan dan jembatan di IKN, pemerintah pun telah menggelontorkan dana sebesar Rp 18,91 triliun sepanjang 2024.

Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID), Alfian Banjaransari mengatakan, di tengah gegap gempita pembangunan IKN, hendaknya tidak mengabaikan kebutuhan mendesak kawasan metropolitan lain yang sudah lebih dulu ada, semisal Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Makassar, dan lainnya.

Menurutnya, kawasan-kawasan urban tersebut merupakan pusat perputaran ekonomi nasional, yang keberlanjutannya sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Baca juga: Lagi, 7 Investor Bakal Groundbreaking Proyek IKN di September 2024

Sebagai contoh, kata Alfian, Jabodetabek dipenuhi dengan setidaknya 23 juta kendaraan milik pribadi. Tentu hal ini menciptakan tantangan serius berupa kemacetan lalu lintas dan polusi udara.

Penelitian menunjukkan bahwa pengguna mobil di kawasan ini menghabiskan rata-rata 225 jam per tahun di jalan, dengan 117 jam di antaranya terjebak dalam kemacetan.

"Hal ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi hingga Rp36 triliun setiap tahun, dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik," ucap Alfian dikutip Kamis (22/8/2024).

Ia menyebut, dampak lingkungan dan kesehatan juga sangat memprihatinkan, di mana kualitas udara di kawasan metropolitan di Indonesia secara rutin melebihi batas aman, yang berkontribusi terhadap ribuan kematian dini setiap tahunnya.

"Adapun EV (electronic vehicle) yang meskipun penggunaannya mengurangi emisi CO2, malahan meningkatkan polutan lain seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) dibandingkan mobil bensin," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, kondisi ini menunjukkan bahwa transisi ke EV saja tidak cukup untuk mengatasi masalah polusi perkotaan.

Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan transportasi umum yang efisien dan perencanaan kota berkelanjutan.

Tidak seperti IKN yang dibangun dari nol, Alfian menyebut, wilayah-wilayah metropolitan di Indonesia sudah hidup dan bergeliat sejak puluhan tahun silam, dengan berbagai fasilitas penunjang yang sudah ada.

"Karenanya, laporan CME mengangkat gagasan Smart Transit City (STC) dan Entrepreneurial Rail Model (ERM), yang pada intinya mengintegrasikan transportasi umum dengan pengembangan lahan, didorong oleh investasi sektor swasta," tuturnya.

STC adalah konsep kota yang menggunakan teknologi cerdas untuk mengoptimalkan dan menghubungkan berbagai moda transportasi, seperti kereta api dan bus, untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Sementara itu ERM adalah pendekatan di mana pengembang swasta tidak hanya mendanai tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur transportasi.

Alfian menyampaikan, model ini menggunakan keuntungan dari pengembangan lahan di sekitar proyek untuk mendanai infrastruktur, sehingga mengurangi beban finansial pemerintah dan menjadikan pengembang swasta mitra aktif dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap pasar.

Bagi megapolitan seperti Jakarta dan Surabaya, hal ini berarti berkurangnya kemacetan, udara yang lebih bersih, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

"Model ini tidak hanya mengurangi beban finansial pada pemerintah tetapi juga memastikan bahwa proyek pembangunan responsif terhadap pasar dan memiliki perspektif keberlanjutan," ucapnya.

Habiskan Rp18,91 Triliun

Untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 18,91 triliun sepanjang tahun 2024.

Dana tersebut dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan Jembatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu proyek yang dikerjakan adalah konstruksi jalan tol IKN seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau.

“Pembangunan jalan tol Seksi 3 A IKN ini progresnya sudah mencapai 83 persen dan menghabiskan dana sebesar Rp 3,47 triliun,” ungkap Basuki dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, ada juga proyek Jalan tol IKN seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung, yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 96 persen dan telah menelan biaya Rp 2,02 triliun.

Baca juga: Polemik Sultan Kutai Tak Diundang ke IKN Berlanjut: Dugaan Undangan Diedit Hingga Geruduk Kesbangpol

Proyek lainnya adalah pembangunan Tol IKN seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang) dengan progres 91 persen dan memakan dana Rp 2,41 triliun.

“Untuk jembatan, sudah dilakukan proyek duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek yang progresnya 100 persen dan jalan feeder district di kawasan IKN progresnya 84 persen,” jelas Menteri Basuki.

Dana yang digelontorkan pemerintah melalui Dirjen Bina Marga tahun ini juga diketahui digunakan untuk membangun akses jalan ke Bandara VVIP serta pembangunan jalan akses menuju Masjid Negara di kawasan IKN dan Dermaga Logistik.