Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari total 7.751 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, hanya 3 persen yang tidak lagi menjual Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Lebih tepatnya, hanya 235 SPBU Pertamina yang tidak lagi menjual BBM Pertalite. Jadi, masih ada 7.516 SPBU Pertamina lainnya yang masih menjual Pertalite.

"Prinsipnya Pertalite tetap tersedia di setiap wilayah," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada Tribunnews, dikutip Sabtu (31/8/2024).

Baca juga: Pertamina Putuskan Tak Jual BBM Jenis Pertalite di 235 SPBU, Berikut Lokasinya

SPBU yang tidak menjual Pertalite mayoritas berada di lokasi komersial, lokasi pemukiman menengah, tidak dilewati jalur transportasi publik, dan juga berlaku untuk SPBU baru.

Untuk mengetahui lokasi SPBU atau titik layanan pembelian Pertalite terdekat, Heppy mengatakan masyarakat dapat menggunakan aplikasi MyPertamina.

Penyaluran Pertalite pun dipastikan terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah.

Heppy bilang, tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September 2024.

"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoaks. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah," uajr Heppy.

Adapun agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar.

Bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat, nomor polisi kendaraan mereka akan dicatat.

Pertamina Patra Niaga melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat.

Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI).

Pendaftaran QR Code Pertalite juga difokuskan di sebagian wilayah non-Jamali.

Baca juga: Cara Daftar QR Code Pertalite untuk Dapatkan Subsidi Tepat di Website subsiditepat.mypertamina.id

Yakni, Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta.

"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024," tutur Heppy.

Bahlil Tak Mau Mobil Mewah Konsumsi BBM Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya tak ingin lagi ada mobil-mobil mewah yang mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Hal ini diungkapkan Bahlil saat dirinya rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Segera Daftar Subsidi Tepat untuk Dapatkan QR Code Pertalite, Siapkan Dokumen Berikut Ini

Awalnya, Bahlil memaparkan bahwa volume kuota BBM subsidi yang ditetapkan Pemerintah pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, Pemerintah mengalokasikan BBM subsidi sebesar 19,58 juta kiloliter. Terdiri dari minyak solar 19 juta kiloliter, dan minyak tanah 0,58 juta kiloliter.

Sementara pada RAPBN 2025, jumlahnya menyusut menjadi 19,41 kiloliter. Terdiri dari minyak solar 18,88 juta kiloliter, dan minyak tanah 0,525 juta kiloliter.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," ungkap Bahlil.

Dirinya mengungkapkan, saat ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM tengah berfokus untuk membatasi konsumsi BBM subsidi.

Bahlil pun menyinggung, sudah semestinya barang subsidi digunakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bukan justru orang kaya yang memiliki mobil-mobil mewah.

"Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina, kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang penting, yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran," papar Bahlil.

"Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," tukasnya.

Pembatasan Konsumsi Akan Dilakukan Oktober 2024

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai berlaku dalam waktu dekat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan, pihaknya berupaya kebijakan tersebut dapat dijalankan pada Oktober 2024.

Saat ini, kebijakan tersebut sedang dalam proses pengkajian. Adapun, beleid kebijakan yang dimaksud akan berbentuk Peraturan Menteri (Permen).

"Memang ada rencana begitu (Oktober mulai dilakukan pembatasan). Karena begitu aturannya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi," ucap Bahlil di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Nah waktu sosialisasi ini yang saat ini sedang dibahas," sambungnya.

Menurut Bahlil, kebijakan pembatasan konsumen BBM subsidi memang perlu dilakukan sesegera mungkin.

Adapun, saat ini konsumsi BBM subsidi masih banyak yang tak tepat sasaran. Alias, masih banyak kalangan menengah yakni mobil-mobil mewah yang menggunakan BBM Subsidi.

"Iya lah (orang kaya tak boleh konsumsi), kan BBM subsidi untuk yang berhak menerima. Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah," beber Bahlil.

"Kalau seperti kita menggunakan BBM bersubsidi ya apa kata dunia?" pungkasnya.