Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bali bagian selatan makin dipadati oleh wisatawan. Hal ini menjadikan destinasi tersebut tidak aman dan nyaman.
Pemerintah pun sedang menyiapkan serangkaian kebijakan untuk mengurai kepadatan di Bali Selatan demi mewujudkan Bali sebagai proyek percontohan pariwisata berkualitas.
"Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di acara Indonesia Quality Tourism Conference, dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (2/9/2024).
Baca juga: Bali Tuan Rumah KTT ke-2 IAF, Polri: Tunjukan Kalau Indonesia adalah Negara Aman
"Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan juga beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama," sambungnya.
Rangkaian kebijakan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi.
Dalam ratas tersebut akan diputuskan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memastikan pariwisata Indonesia bergerak menuju pariwisata berkualitas yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
Beberapa langkah-langkah itu termasuk moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan.
"Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju lahan komersial hingga moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan," ujar Sandiaga.
Ia memastikan Bali akan menjadi destinasi yang berbudaya, bersahabat, dan berkelanjutan, sehingga lapangan kerja berkualitas tercipta.
Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat khususnya di Bali bisa meningkat berkat sektor parekraf yang makin maju.
Baca juga: Turis Australia Paling Banyak Kunjungi Bali, Bandara Ngurah Rai Layani 40 Penerbangan Sehari
"Kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas melalui kebijakan yang legal," ucap Sandiaga.
"Sehingga, ancaman seperti overtourism, permasalahan sampah termasuk sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan, hingga lapangan kerja yang diambil secara ilegal oleh oknum warga negara asing bisa dihentikan," pungkasnya.